JawaPos Radar

Menperin Beberkan Tujuan Perpres Tenaga Kerja Asing di Indonesia

16/04/2018, 21:03 WIB | Editor: Yusuf Asyari
Menperin Beberkan Tujuan Perpres Tenaga Kerja Asing di Indonesia
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto (Dok.JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Untuk mendukung perekonomian nasional, pemerintah melakukan pengaturan kembali perizinan penggunaan tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia. Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing pada 26 Maret 2018.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto berharap perpres tersebut bisa mendorong investasi di era revolusi industri keempat atau industri 4.0. Menurutnya, jika perpres tidak dikeluarkan, dikhawatirkan banyak investor yang kabur.

Tujuan lainnya untuk perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan investasi. "Sekarang perusahaan IT juga ada yang melakukan outsourcing ke luar. Terutama untuk tenaga kerja," kata Airlangga di Jakarta, Senin (16/4).

Airlangga mengatakan, supaya tenaga kerja di bidang digital tidak dibawa ke luar negeri, pemerintah harus membuat kemudahan. Tujuannya, tenaga-tenaga di bidang tersebut tetap kerja di Indonesia.

Menurut dia, ekspatriat yang bekerja di Indonesia hanya dikhususkan pada level tertentu. Disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan industri digital di Indonesia. "Jadi, hanya untuk level tertentu saja," ujarnya.

Lebih lanjut, kata dia, pekerjaan dalam era digitalisasi bisa disimpan di dalam negeri. "Tidak dikerjakan di luar negeri. Terutama untuk pengembangan software dan lainnya," ujarnya.

Airlangga menjelaskan, regulasi untuk TKA yang baru tersbeut berhubungan dengan kemudahan visa. Sebelum ada perpres tersebut, TKA harus secara rutin memperpanjang visa kerja. Misalnya, dia mencontohkan, tiap enam bulan para ekspatriat mesti memperpanjang visa walaupun masa kerjanya satu tahun atau lebih.

Hal tersebut tentunya tidak akan mendukung iklim investasi. Dengan perpres yang baru, izin bagi ekspatriat yang kontrak kerjanya tiga tahun, maka izin visa kerjanya juga tiga tahun.

"Apalagi mau mengembangkan industri digital, bagaimana bisa ekspatriat keluar masuk. Nah kalau keluar masuk visa pekerja, tidak akan ada yang datang," ucap dia.

Kemudahan visa pekerja asing ini diharapkan bisa mendorong industri digital lebih cepat di Indonesia. Apabila dipersulit, dikhawatirkan ekspatriat di bidang ekonomi ini akan kembali ke negara masing-masing.

Dengan kondisi itu dikhawatirkan Indonesia harus meng-outsource pekerjaan dari luar negeri, misalnya ke India. Artinya, seharusnya pekerjaan itu dilakukan di Indonesia karena dipersulit malah dilakukan di India.

Kemudahan visa TKA di Indonesia ini tentunya tidak akan selamanya dilakukan. Saat ini, pemerintah sedang melakukan pembangunan sumber daya manusia, antara lain menggenjot vokasi atau pendidikan tinggi yang menunjang pada penguasaan keahlian terapan tertentu.

Vokasi ini biasanya melalui pendidikan diploma mulai dari D1 hingga D4 yang setara dengan program pendidikan akademik strata. Setelah mendorong sekolah di level vokasi, pemerintah juga siap mengembangkan ke level politeknik.

Dalam perpres ini disebutkan, penggunaan TKA dilakukan oleh Pemberi Kerja TKA dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu, yang dilakukan dengan memperhatikan kondisi pasar tenaga kerja dalam negeri.

Adapun jenis jabatan, sektor, dan tata cara penggunaan TKA sebagaimana dimaksud, menurut perpres ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

(yuz/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up