alexametrics

Kapal dari KKP Mangkrak, DKP Kaltara Cari Mitra Perusahaan Perikanan

15 Juli 2019, 14:20:23 WIB

JawaPos.com – Sejumlah kapal bantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI di wilayah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) sudah cukup lama mangkrak. Salah satu penyebabnya yakni dugaan soal izin berlayar.

Hingga kini belum ada jalan keluar atau titik terang dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Dinas Perikanan Kabupaten Bulungan yang saat itu secara langsung meninjau kapal bantuan yang mangkrak itu sejatinya hanya bergantung pada Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kaltara untuk membantu menyelesaikan persoalan izin berlayar.

Pasalnya, kapal yang berlayar di atas 5 mil dan mesin 30 GT ke atas itu bukan kewenangan Dinas Perikanan kabupaten/kota lagi. Oleh karenanya, hal itu menjadi kendala tersendiri dalam proses pengurusannya.

Saat dikonfirmasi Radar Kaltara (Jawa Pos Group), Kepala DKP Kaltara, Amir Bakrie mengungkapkan, mengenai izin berlayar yang menjadi kendala menurutnya itu sebelumnya sudah ada. Izin berlayar itu, kata dia, tinggal dilakukan perpanjangan proses. Bukan membuat baru, lantaran kapal itu sebelumnya sudah laik untuk berlayar di laut lepas.

“Saya pribadi menilai, persoalan mangkraknya itu sebenarnya pada saat awal si penerima kapal tak tepat sasaran,” ungkapnya dikutip dari Radar Kaltara (Jawa Pos Group), Senin (15/7).

Amir mengatakan, proses perpanjangan izin berlayar itu sendiri dapat dilakukan secara online. Untuk itu, Dinas Perikanan yang ada di kabupaten/kota itu pun dapat melakukannya secara mandiri.

Tinggal bagaimana menyiapkan beberapa persyaratan dalam proses penertiban perpanjangan izin berlayarnya itu kembali. “Penertiban izin ini tidak susah. Asal memang dari daerah patuh. Misal, dalam membayar pajaknya itu sendiri,” ujarnya.

Ditanya apakah DKP Kaltara pernah untuk menghadap secara langsung ke pusat, Amir mengklaim sudah pernah bertemu secara langsung dengan Dirjen Perikanan Tangkap. “Ya, cuma dalam pertemuan itu terkait memperpanjang izin berlayar itu memang ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi juga oleh si pemilik kapal. Nah, hal–hal seperti ini yang memang harus menjadi perhatian,” tuturnya.

“Meski, memang saat ini kami akui soal kewenangan mesin sampai 30 GT itu ada pada provinsi. Hanya, posisinya ini diperpanjang izinnya. Sehingga itu memang mereka harus ke pusat dalam prosesnya,” sambungnya.

Ia pun menyampaikan, pihaknya berencana membantu kendala operasional ini. Salah satu caranya dengan mencari mitra yang punya kapasitas ekonomi lebih besar.

“Rencana kami ke depan akan coba mitrakan dengan perusahaan perikanan. Ya, karena dari mereka ini kami yakini dapat membantu persoalan operasional kapal itu tatkala berlayar,” pungkasnya.

Editor : Estu Suryowati



Close Ads