alexametrics
Buruh Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Anggap Akal-akalan Pemerintah, KSPI akan Gugat Perpres 64/2020

15 Mei 2020, 04:18:50 WIB

JawaPos.com – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak, Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang perubahan Perpres Nomor 82 Tahun 2018 terkait kenaikan Iuran BPJS Kesehatan. Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan, setidaknya ada tiga alasan yang mendasari penolakan KSPI terhadap kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Pertama, melanggar ketentuan Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. “Dengan adanya kenaikan iuran BPJS Kesehaatan, maka ada potensi hak rakyat untuk memperoleh layanan kesehatan akan terganggu. Karena kenaikan itu memberatkan masyarakat, sehingga mereka tidak lagi memiliki kemampuan untuk mengiur,” ujarnya dalam keterangannya, Kamis (14/5).

Terlebih lagi, lanjutnya, saat ini banyak masyarakat yang kehilangan mata pencaharian. Negara seharusnya melindungi kesehatan seluruh rakyat Indonesia, bukan malah membebani rakyat dengan menaikkan iuran.

Kedua, KSPI menilai kenaikan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam UU 40/2004 tentang SJSN dan UU 24/2011 tentang BPJS. Sebab, BPJS Kesehatan bukanlah BUMN. Tetapi berbentuk badan hukum publik.

Sehingga pemerintah tidak boleh seenaknya menaikkan iuran secara sepihak tanpa meminta persetujuan dari pemilik BPJS Kesehatan. “Adapun pemilik BPJS Kesehatan adalah mereka yang mengiur iuran di antaranya,” ucapnya.

Ketiga, Mahkamah Agung sudah membatalkan Pepres Nomor 75 Tahun 2019 yang sebelumnya menaikkan iuran. KSPI menilai, seharusnya putusan hukum dijalankan, bukan diakal-akali.

Oleh karena itu, KSPI meminta pemerintah menaati putusan MA. Jika kenaikan iuran BPJS Kesehatan tidak dibatalkan, sehabis lebaran KSPI akan mengajukan gugatan ke MA agar membatalkan Perpres tersebut. Selain itu, KSPI juga meminta DPR untuk mengambil sikap politik dengan memanggil Menteri Kesehatan dan Direksi BPJS Kesehatan untuk melakukan RDP guna membatalkan Perpres tersebut.

Editor : Estu Suryowati

Reporter : Romys Binekasri

Saksikan video menarik berikut ini:




Close Ads