alexametrics

Lagi, Pasokan Data Asal BPS Kembali Dikritisi

14 Desember 2018, 15:53:30 WIB

JawaPos.com – Badan Pusat Statistik (BPS) diminta melakukan pemutakhiran data terhadap sejumlah komponen yang masuk dalam survei terkait produksi pertanian yang kerap menimbulkan kontroversi. Guna memperoleh data yang lebih valid, BPS juga diminta melakukan pembahasan bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) serta Kementerian Pertanian.

“Pemuktahiran data ke depan harus disusun bersama meliputi BPN, BIG, bersama BPPT,” kata Entang Sastraatmaja, Direktur Eksekutif Petani Centre Entang Sastraatmaja dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (14/12).

Polemik data BPS kembali mencuat, setelah Kementerian ATR/ BPN merilis prediksi persentase pengurangan lahan sawah, dengan berpijak pada data luas lahan sawah BPS yang menggunakan pendekatan baru Kerangka Sampel Area (KSA).

Sejatinya, kini banyak pelaku usaha lebih suka mencari data sendiri ketimbang mengikuti gonjang-ganjing perdebatan validasi data.

“Salah data BPS menurut saya itu cerita lama. Banyak teman teman di pengusaha yang lebih menyikai mereka lebih senang nyari data sendiri dari pada menggunakan data yang disampaikan BPS,” kata Entang dalam keterangannya.

Mengenai ketidakpercayaan dari sejumlah pengusaha terhadap data resmi pemerintah yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS).

“Nah sekarang, menurut saya, sejauh mana lembaga data yang satu-satunya diakui di negara kita ini melakukan semacam pencarian data yang betul betul baik dan benar,” katanya.

Keraguan pengusaha salah satunya dengan melihat survei data di lapangan. Kata Entang, selama ini BPS tidak memiliki aparat sampai ke tingkat desa.

“BPS hanya sampai mantik-mantik di tiap Kecamatan. Nah dari mana BPS dapat data, pasti kan dari orang-orang pertanian atau penyuluh. Jadi menurut saya, kalau mau revolusi data yang revolusioner lah. Intinya BPS harus punya aparat sampai ke tingkat desa,” katanya.

Mengenai data lama BPS yang digunakan Kementan sebelum terbitnya data baru BPS, Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin, Prof. Luthfi Fatah mengingatkan, bahwa Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) telah mengatakan bahwa data pangan Indonesia keliru sejak 20 tahun yang lalu.

“Tudingan kesalahan mengenai data pangan yang dialamatkan pada Kementan era Pemerintahan Jokowi tidak beralasan karena baru berjalan sejak 2014 lalu,” ujar Luthfi.

Editor : Mohamad Nur Asikin

Reporter : (ask/JPC)



Close Ads
Lagi, Pasokan Data Asal BPS Kembali Dikritisi