alexametrics

Ini Isi Aturan Transportasi Online yang Dicabut MA

13 September 2018, 14:02:59 WIB

JawaPos.com – Mahkamah Agung telah mencabut Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108 Tahun 2017. Keputusan itu dilakukan lantaran banyak gugatan dan penolakan.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi membenarkan keputusan tersebut. Diakuinya, ada sejumlah pasal yang tidak diterima.

“Nah yang tidak diterima tentunya tidak kita masukan kembali sebagai regulasi yang ada di dalam PM (peraturan menteri) yang baru ini,” ujarnya saat ditemui di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Kamis (13/9).

Sayang, Dirjen Budi tidak bisa menjelaskan detil pasal mana saja yang ditolak. Namun, aturan penggunaan stiker serta pembatasan kuota adalah salah satu yang ditolak.

“Stiker itu enggak diterima, kemudian menyangkut masalah kalau pembatasan kuota diterima. Ada beberapa pasal yang enggak diterima saya tidak hapal,” tuturnya.

Lanjut Budi, saat ini pihaknya langsung bergerak cepat dalam menindaklanjuti keputusan tersebut. Rencananya, revisi dari aturan tersebut akan segera dikeluarkan.

Namun, pihaknya masih perlu melakukan pembahasan dengan merangkul pihak-pihak terkait dengan transportasi lain. Harapannya, revisi aturan baru nanti bisa diterima semua pihak.

“Saya akan libatkan semua semacam aliansi alinasi yang ada saya libatkan, tetapi harapan saya begitu nanti dilibatkan mereka semua semuanya minimal adalah representasi dari perwakilan mereka yang ikut. Jadi harapan saya begitu nanti selesai tidak ada gugatan lagi,” tandasnya.

Editor : Teguh Jiwa Brata

Reporter : (hap/JPC)

Ini Isi Aturan Transportasi Online yang Dicabut MA