alexametrics

Pagu Indikatif Kementerian PUPR Rp 103,87 Triliun, Kemenhub Rp 41,75 T

13 Juni 2019, 09:17:20 WIB

JawaPos.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan pagu indikatif Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 103,87 triliun atau lebih kecil dari pagu usulan sebesar Rp 137,48 triliun. Sementara itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengusulkan pagu indikatif anggaran sebesar Rp 41,75 triliun atau jauh lebih kecil dibanding pagu kebutuhan awal yang senilai Rp 87,84 triliun.

Di hadapan lembaga legislator, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan anggaran itu nantinya akan digunakan untuk menyelesaikan Proyek Strategis Nasional. Di sisi lain juga menuntaskan capaian target Renstra atau RPJMN 2015-2019, meningkatkan Program Kerakyatan seperti PISEW, PAMSIMAS, SANIMAS, P3TGAI dan Rumah Swadaya.

Selain itu, kata dia, diperuntukkan untuk pembangunan Jembatan Gantung dan untuk melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana Pendidikan, Olahraga, dan Pasar. Juga meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM melalui Pendidikan dan Pelatihan SDM serta sertifikasi tenaga kerja konstruksi.

“Selain itu dana itu juga digunakan untuk infrastruktur sumber daya air sebesar Rp 38,8 triliun, pembangunan konektivitas Rp 38,8 triliun, pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman Rp 15,6 triliun, perumahan Rp 8 triliun dan sisanya untuk perencanaan, pengawasan, pengembangan inovasi teknologi dan layanan manajemen,” kata Basuki dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (12/6).

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat seusai melakukan rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Gedung DPR/MPR Senayan Jakarta.(Dok.Biro Komunikasi Kementerian PUPR)

Untuk infrastruktur SDA, salah satu proyek strategis nasional yang akan dilanjutkan pada tahun 2020 yakni pembangunan bendungan. Pada kurun waktu 2015-2019, Kementerian PUPR memprogramkan pembangunan 65 bendungan, dimana sebanyak 29 bendungan selesai, sementara untuk keseluruhan ditargetkan akan selesai tahun 2023.

“Tidak hanya bendungan, Kementerian PUPR juga membangun jaringan irigasinya termasuk bendungan lama yang belum ada jaringan irigasinya juga akan kita bangun,” jelasnya.

Dalam pembangunan konektivitas, Basuki juga akan melanjutkan pembangunan jalan sepanjang 601 Km. Di antaranya pada perbatasan Kalimantan, NTT, dan Papua. Sebaliknya, pihaknya juga akan rehabilitasi dan rekonstruksi jalan sepanjang 5.344 Km akan dikerjakan pada tahun 2020. Juga akan melakukan pelebaran ruas jalan dan pemeliharaan rutin seluruh ruas jalan nasional sepanjang 42.078 Km.

“Kementerian PUPR juga secara bertahap mulai tahun 2018 membangun jalan akses ke beberapa pelabuhan yang dibangun oleh Kementerian Perhubungan. Jembatan Gantung juga menjadi prioritas dan akan ditingkatkan kualitas perencanaan dan pengadaannya,” pungkasnya.

Selain program di atas, Kementerian PUPR juga akan mewujudkan Program Satu Juta Rumah yang diperintahkan oleh Presiden Jokowi. Pada 2020, Kementerian PUPR menargetkan pembangunan Rumah Susun dengan jumlah unit satuan Rusun 5.224 unit, rumah swadaya berupa pembangunan baru 20.000 unit dan peningkatan kualitas 156.000 unit, rumah khusus 2.000 unit serta bantuan prasarana sarana utilitas (PSU).

Sementara itu, Menteri Perhubungan, Budi Karya menyatakan, pagu indikatif sebesar Rp 41,75 triliun itu kelak akan dialolasikan untuk berbagai kebutuhan. Di antaranya, belanja modal Rp23,89 triliun, belanja pegawai Rp4,05 triliun, belanja barang Rp13,8 triliun.

“Setelah melalui review beberapa kali, Surat Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan menetapkan pagu indikatif Kementerian Perhubungan untuk tahun anggaran 2020 sebanyak Rp 41,75 triliun,” ujar Budi dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (12/6).

Selain itu, Budi menyatakan, dana tersebut juga akan digunakan untuk peningkatan angkutan massal yang berbasis kereta api dan bus. Untuk tahap pertama, Kemenhub akan intesifikasi perbaikan terminal, untuk pembelian armada bus dan pembelian bakal pelanting (rolling stock) kereta api.

“Darat ini kan kita tahu membutuhkan dana banyak untuk merevitilasasi ratusan terminal, juga melakukan merevitalisasi jembatan timbang yang ada. Oleh karena itu, kita butuh anggaran yang signifikan yang diharapkan menaikan angkutan massal,” pungkasnya.

Editor : Mohamad Nur Asikin

Reporter : Igman Ibrahim