Pemerintah Genjot Bina Kawasan Transmigrasi

Kurangi Angka Kemiskinan, Diharapkan Dukungan Kerja Sama Antar Daerah

12/09/2018, 18:55 WIB | Editor: Mohamad Nur Asikin
Dirjen PKTrans, M Nurdin saat meninjau produk-produk unggulan yang dihasilkan para transmigran di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. (Dok.Kemendes PDTT)
Share this image

JawaPos.com -  Pembinaan terhadap kawasan transmigrasi dan pembangunan desa tertinggal sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengembangkan kawasan desa tertinggal menjadi desa atau daerah yang maju.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo mengungkapkan, dalam proses pembinaan dan pembangunan kawasan transmigrasi harus ada keterlibatan pemerintah daerah.

Berdasarkan Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, Pemerintah Daerah (pemda) memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan transmigrasi yakni dalam proses penyediaan lahan, menata wilayah, mengalokasikan anggaran dari APBD, hingga mengawal pelaksanaan program transmigrasi di lapangan.

Menurutnya, dukungan dari Pemda terhadap program transmigrasi sudah cukup baik dengan meningkatnya alokasi anggaran untuk transmigrasi dalam APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota dari tahun ke tahun. Bahkan, pada tahun 2017 lalu sharing APBD yang terlaporkan mencapai 15% hingga 20% dari seluruh pembiayaan ketransmigrasian.

“Penyelenggaraan transmigrasi merupakan upaya percepatan pembangunan antar daerah untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah sekaligus peningkatan kesejahteraan rakyat menjadi kepentingan bersama,” jelas Mendes Eko baru-baru ini.

Direktur Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi (Dirjen PK Trans) M Nurdin menambahkan, hingga saat ini ada 104 kawasan transmigrasi yang masih dalam pembinaan Kemendes PDTT.

“Proses pembinaan ini berjalan dalam kurun waktu 5 tahun. Setelah suatu kawasan transmigrasi sudah dianggap mandiri, maka kita serahkan ke pemerintah daerah (pemda) masing-masing. Sudah banyak juga yang kita serahkan ke pemda,” terang Nurdin.

Program pembinaan ini telah dilakukan di Kawasan Transmigrasi Tanjung Buka dan Sepungur di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Dalam hal ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta.

Sama halnya dengan Kaltara, kawasan transmigrasi di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) juga bekerjasama dengan Pemprov Jawa Tengah dalam proses pembinaan dan pendampingan.

Dijelaskan, pembinaan kawasan transmigrasi tersebut dapat berupa koordinasi antar pihak terkait dan masyarakat transmigrasi. Dengan begitu, semuanya dapat mengetahui kendala dan kondisi masyarakat sehingga tercapai tujuan bersama yaitu mengurangi angka kemiskinan.

Sekadar diketahui, berdasarkan data Kemendes PDTT, pada periode Maret 2017 sampai Maret 2018 terjadi penurunan angka kemiskinan yang mencapai 1,82 juta orang. Dari 1,82 juta orang miskin itu terdapat 1,2 juta orang miskin yang ada di desa. Sedangkan di kota hanya turun 520 ribu hingga 580 ribu orang miskin saja.

(arm/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi