alexametrics

BKPM: Revitalisasi Industri Tekstil Makan Biaya Rp 175 Triliun

11 Desember 2019, 11:33:26 WIB

JawaPos.com – Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) akan membantu para pengusaha untuk meningkatkan daya saing industri tekstil, termasuk garmen. Peningkatan dilakukan dari proses hulu hingga hilir yang diperkirakan akan memakan biaya hingga Rp 175 triliun.

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa pembicaraan terkait kepastian regulasi untuk mendukung pelaku usaha ini telah sampai kepada telinga Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Termasuk di antaranya revitalisasi mesin. Kalau tidak salah Rp 175 triliun dibagi hulu dan hilir. Kalau mesin-mesinnya itu paling Rp 75 triliun. Kita minta kepada mereka mana yang menjadi prioritas dan presiden akan mencari solusi, karena ini adalah persoalan bangsa makanya kita akan mengklasifikasi mana yang prioritas yg kemudian melahirkan daya saing, harga yang kompetitif,” terang dia di kantornya, Jakarta, Rabu (11/12).

Menurutnya, industri ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh Indonesia. Sebab, kontribusi ekspor garmen begitu besar dan konsumsi masyarakat juga tinggi.

“Kita tahu akhir-akhir ini banyak produk dari luar Indonesia yang melakukan penetrasi yang sangat luar biasa, sampai kemudian kalau cek di pasar-pasar maupun di Tanah Abang itu sudah susah kita mendapatkan made in Indonesia,” tuturnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto mengatakan butuh waktu tujuh tahun untuk merevitalisasi industri dari hulu hingga hilir. Dengan hal tersebut, diperkirakan pemasukan devisa Indonesia akan meningkat sebesar 10 kali lipat.

“Dalam waktu 12 tahun devisa kita akan meningkat dari USD 13,2 miliar setahun menjadi USD 49 miliar di 2030 dengan net devisa lebih dari USD 30 miliar,” katanya.

Selain itu, Direktur Utama PT Sritex Iwan Lukminto mengharapkan pemerintah segera mengharmonisasikan regulasi. Pasalnya, terdapat beberapa masalah yang harus diselesaikan, seperti bahan baku hingga teknologi.

“Kita harus punya suatu kemajuan, banyak hal-hal terkait dengan rekomendasi itu kita bagi dari 6 pokok, pertama raw material, market, komersil, SDM, energi dan teknologi dan terakhir lingkungan hidup dan disitu akan dibagi ke kementerian lembaga. Ini dilakukan agar kita bisa ekspor dan domestik kita aman,” ungkap dia.

Editor : Banu Adikara

Reporter : Saifan Zaking


Close Ads