alexametrics

Belanja Pegawai Maksimal 30 Persen APBD, Daerah Lebih Produktif

9 Desember 2021, 15:01:16 WIB

JawaPos.com – Pemerintah daerah (pemda) harus berpikir keras dalam menyusun penganggaran belanja pegawai ke depan. Sebab, dalam lima tahun ke depan, alokasi belanja pegawai maksimal yang diperkenankan hanya 30 persen dari APBD. Itu menyusul disahkannya UU Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD).

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman Suparman mengatakan, norma pembatasan belanja pegawai patut diapresiasi. Pasalnya, pembatasan tersebut akan membuat daerah lebih produktif.

Selama ini, lanjut dia, ada banyak daerah yang menghabiskan anggaran rutin pegawai hingga mencapai 50 sampai 70 persen dari total APBD. Imbasnya, alokasi belanja modal untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat relatif minim. ’’Menurut kami cukup progresif. Karena kalau melihat apa yang terjadi di daerah itu tampaknya sangat tidak realistis,” ujarnya kemarin (8/12).

Meski dalam praktiknya tidak akan mudah, Arman menilai perubahan tersebut harus dilakukan. Yang utama adalah melaksanakan reformasi birokrasi secara menyeluruh. Berdasar pantauan KPPOD, kerja birokrasi di daerah banyak yang masih tidak efisien.

Dari sisi sumber daya manusia (SDM), misalnya. Arman melihat banyak yang birokrasinya gendut. Di sisi lain, merit system tidak berjalan maksimal sehingga besarnya birokrasi kerap tidak diikuti SDM yang andal dan berkualitas. ’’Kita masih membutuhkan reformasi birokrasi,” ingatnya.

Ke depan, pihaknya mengusulkan agar rekrutmen CPNS dilaksanakan selektif. Selain itu, untuk menekan pengeluaran, rekrutmen tenaga kontrak bisa diminimalkan.

Editor : Ilham Safutra

Saksikan video menarik berikut ini: