alexametrics

Ingatkan Membengkaknya Defisit, Jokowi Sentil Jonan dan Rini Soemarno

9 Juli 2019, 10:55:23 WIB

JawaPos.com – Presiden Joko Widodo menyentil kinerja para menteri ekonomi terkait dengan kondisi neraca perdagangan yang masih defisit. Berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS), selama Januari–Mei 2019, neraca perdagangan Indonesia defisit USD 2,14 miliar.

Dalam kesempatan itu, Jokowi memperingatkan Menteri ESDM Ignatius Jonan dan Menteri BUMN Rini Soemarmo mengenai kinerja migas.  Sebab, sektor migas menyumbang peran besar dalam bengkaknya defisit perdagangan.

”Hati-hati di migas Pak Menteri ESDM, Bu Menteri BUMN,” ujarnya saat membuka sidang kabinet di istana kepresidenan Bogor kemarin. Jokowi menuturkan, peluang meningkatkan ekspor cukup terbuka di tengah situasi perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok.

Pasar Amerika, misalnya. Tingginya tarif yang dikenakan terhadap produk Tiongkok membuat komoditas asal Indonesia bisa bersaing. Khususnya garmen, furnitur, dan tekstil. Untuk merangsang ekspansi tersebut, Jokowi meminta jajarannya memberikan insentif-insentif industri. Baik berupa bunga, potongan pajak, maupun instrumen lainnya. ”Jika tidak, akan sulit,” terangnya seperti dikutip Jawa Pos, Selasa (9/7).

Di sisi lain, investasi yang berorientasi pada ekspor atau komoditas substitusi impor harus terus didorong. Berdasar pantauan di lapangan, Jokowi masih menemukan hambatan terhadap proses masuknya investasi.

”Kemarin kami ke Manado, kami kurang hotel. Hotel sudah berbondong-bondong mau bikin terkendala tata ruang,” tuturnya. Padahal, lanjut dia, urusan teknis bisa dibicarakan bersama kementerian dengan kesepakatan-kesepakatan yang bisa diambil jalan tengahnya.

Menteri BUMN Rini Soemarmo menanggapi santai teguran presiden. Menurut dia, apa yang disampaikan presiden memacunya untuk lebih bekerja keras. ”Ya, harus lebih kerja keras mengingat impor turun, tapi lebih turun lagi ekspor kita,” ujarnya. Dia menuturkan, impor migas sangat berkaitan dengan permintaan di lapangan. Jika permintaan naik, impor pun otomatis naik.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, berdasar diagnosis, ada sejumlah faktor yang menghambat kinerja investasi dan perdagangan. Di antaranya, performa institusi dan regulasi. Untuk institusi, birokrasi di Indonesia belum cukup andal karena pelayanan masih lambat. Untuk regulasi, aturan dan prosedur masih panjang. Untuk ekspor saja, proses administrasi dan kepabeanan di Indonesia memakan waktu rata-rata 4,5 hari.

”Lebih panjang jika dibandingkan dengan negara tetangga. Singapura setengah hari, Vietnam dan Thailand sekitar 2 hari,” ujarnya.

Hal serupa juga terjadi dalam hal investasi. Untuk memulai investasi di Indonesia, diperlukan rata-rata 19 hari. ”Biaya untuk memulai investasi di Indonesia pun lebih tinggi daripada negara-negara tetangga,” imbuhnya.

Editor : Mohamad Nur Asikin

Reporter : far/c12/oki



Close Ads