JawaPos Radar

Tiga Kritikan INDEF untuk Pembentukan Holding BUMN

07/12/2017, 01:45 WIB | Editor: Dhimas Ginanjar
kementerian bumn, holding bumn
Gedung Kementerian BUMN (DOK. JAWA POS)
Share this image

JawaPos.com – Keinginan pemerintah untuk membentuk holding atau induk usaha bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) belum berjalan mulus. Sebab, masih ada pandangan konsep pembentukan holding belum matang. Institute For Development of Economic and Finance (INDEF) memberikan tiga poin catatan atas ide holding BUMN.

 

Direktur INDEF Enny Sri Hartati mengatakan, kementerian BUMN belum memberikan kejelasan konsep holding. Dia lantas menyebut ada tiga poin penting terkait pembentukan holding. Yang pertama, soal mekanisme pembentukkan struktur holding dan landasan hukum.

 

Kedua, soal pembagian sektor dalam pelaksanaan bisnis. Ketiga, terhait dengan upaya pengawasan terhadap tata kelola anak usaha dan entitas BUMN pasca holdingisasi. ’’Critical point itu harus dijelaskan kepada masyarakat. Apalagi, BUMN perpanjangan tangan negara dalam mengelola sektor strategis,’’ terangnya di Jakarta, Rabu (6/12).

 

Seperti saat pemerintah telah bergerak untuk menggabungkan perusahaan sektor pertambangan. Lantas, dilanjutkan dengan membentuk holding sektor minyak dan gas (migas) yang direncanakan selesai pada kuartal pertama 2018. PT PGN nantinya akan berada di bawah PT Pertamina (Persero).

 

Menurut Enny, butuh kajian yang komprehensif untuk merealisasikan holding BUMN migas. Apalagi, Pertamina nantinya tidak hanya memiliki fungsi bisnis seperti saat ini. Tetapi juga agent of development untuk mendukung perekonomian Indonesia.

 

“Tapi tidak lantas anak usaha Pertamina dibolehkan untuk melakukan monopoli dan berbisnis di luar core. Kita harus benar-benar menjadikan hal ini (pembentukan holding migas) sebagai upaya reformasi. Tujuannya, pembenahan Pertamina dan skema bisnisnya,” imbuh Enny.

 

Oleh sebab itu, Enny meminta pemerintah transparan dan mengedepankan kepentingan nasional. Daripada kepentingan golongan atau kelompok dalam pelaksanaan holding BUMN migas.

 

“Kita tidak mau karena holding, lantas menjadi sebuah anggapan bahwa BUMN seperti Pertamina bakal memonopoli banyak sektor. Padahal hanya menjadi sapi perah,” tutup Enny.

(dim/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up