JawaPos Radar | Iklan Jitu

Skema Pengadaan Beras Baru Perbaiki Kinerja Industri Beras

06 Desember 2018, 17:09:31 WIB | Editor: Teguh Jiwa Brata
Skema Pengadaan Beras Baru Perbaiki Kinerja Industri Beras
Ilustrasi (Dok. JawaPos.Com)
Share this

JawaPos.com - Skema pengadaan beras yang tidak mempertimbangkan harga acuan dinilai sebagai langkah positif dalam memperbaiki kinerja industri beras.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Assyifa Szami Ilman mengatakan, penerapan skema pengadaan beras yang baru dapat mempermudah Bulog melakukan penyerapan beras di tingkat petani karena dapat mematok harga yang sekiranya dapat memuaskan kedua pihak (petani dan Bulog). 

Selain itu penerapan HPP, yang selama ini dinilai melindungi petani dari anjloknya harga, tidak serta merta meningkatkan kualitas dari gabah yang dihasilkan. Riset CIPS juga menemukan bahwa selama 2007-2015, rata-rata harga GKP di pasaran mencapai 20,87 persen lebih tinggi dari harga yang dipatok oleh HPP. Hal ini menggambarkan bahwa sebenarnya HPP tidak terlalu berpengaruh dalam tata niaga perberasan nasional.

“Perlu diingat juga, keputusan ini perlu juga diiringi dengan perbaikan total dalam struktur industri beras di Indonesia. Selama ini kebijakan lain seperti HET menekan pedagang pasar dalam mematok penjualan harga beras untuk melindungi konsumen,” ujarnya dalam siaran persnya, Kamis (6/12).

Kalau pelaku usaha dipaksa untuk mengikuti harga HET dengan menekan margin, maka yang akan terjadi adalah tidak ada pelaku pasar yang akan menjual beras domestik. Hal ini akan berdampak pada berhenti berproduksinya petani gabah. Dampak selanjutnya adalah bukan tidak mungkin penggilingan menengah juga akan berhenti berproduksi. Masalah-masalah ini akhirnya akan merusak perdangan beras di tanah air.

“Langkah yang perlu dipastikan saat ini bukan fokus pada penyerapan dan penetapan HET lagi, tetapi bagaimana membantu petani meningkatkan produktivitas ditengah kondisi cuaca yang tidak mendukung sehingga memastikan bahwa jumlah produksi domestik dapat meningkat dengan kualitas yang dapat bersaing di pasar,” tuturnya.

Kebijakan ini justru memicu adanya pasar gelap dan meningkatkan risiko kelangkaan beras. Di sisi lain, pemerintah justru menyebut panjangnya rantai distribusi adalah penyebab tingginya harga beras di Indonesia. Kalau begitu pemerintah harus bisa menyederhanakan rantai distribusi yang panjang dulu sebelum menerapkan HET. 

Padahal, lanjutnya, dalam mencapai harga beras yang terjangkau bagi konsumen dan juga menguntungkan bagi petani, pemerintah perlu melakukan dua hal. 

Pertama, Ilman menjelaskan, menyederhanakan rantai pasok dari industri beras itu sendiri agar profit margin yang diambil di tiap rantai tidak menumpuk dan akhirnya membebani pelaku industri di hilir (pedagang eceran).

“Selanjutnya adalah perlunya peningkatan produktivitas petani dengan konsisten melanjutkan program mekanisasi yang sudah dilakukan Kementerian Pertanian (Kementan),” tandasnya.

(mys/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up