alexametrics

BPJS Kesehatan Siapkan Rencana Aksi Terhadap Pendapat BPK

6 April 2021, 18:42:55 WIB

JawaPos.com – BPJS Kesehatan telah menyiapkan rencana aksi terhadap Pendapat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Mengenai Pengelolaan Atas Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Hal tersebut diungkapkan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti, dalam Workshop Pendapat BPK terkait Pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional, Selasa (06/04), secara daring.

“Namun dalam menjalankan rencana aksi ini, BPJS Kesehatan tidak bisa sendirian. Peran para pemangku kepentingan, baik itu Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah serta mitra kerja sangat penting untuk memuluskan berbagai upaya perbaikan Program JKN,” ujar Ghufron.

Dari sisi kepesertaan, BPK berpendapat, bahwa perlu mewujudkan data tunggal peserta Program JKN yang valid dan real time antara lain dengan melakukan integrasi sistem data base kepesertaan Program JKN dengan sistem data base kementerian/lembaga/instansi lain.

Untuk itu BPJS Kesehatan akan mengupayakan peningkatan akurasi data dan administrasi kepesertaan secara efektif, melalui pemadanan, cleansing dan integrasi data & sistem informasi berbasis NIK serta penyempurnaan ketentuan dan regulasi beserta tools pendukung dalam rangka pelaksanaan administrasi kepesertaan yang efektif.

“BPJS Kesehatan sebagai pengguna data yang bersumber dari pemilik dan penyedia data, juga melakukan upaya peningkatan akurasi dan kualitas data peserta melalui sinergi pemutakhiran data dan pemanfaatan integrasi sistem informasi (webservice) penyedia data. Untuk itu kami harapkan dukungan data yang tepat, misalnya dari Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri diharapkan kami dapat memperoleh data penduduk khususnya NIK yang valid, atau dukungan dari Kementerian Sosial untuk validasi data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) serta integrasi ke Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Next Generation (SIKS-NG),” jelas Ghufron.

Kementerian/Lembaga lain yang dapat mewujudkan data tunggal JKN misalnya Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Kementerian Keuangan, BKN, PT Taspen, TNI, POLRI, ASABRI serta BPJS Ketenagakerjaan.

Editor : Mohamad Nur Asikin

Reporter : ARM

Saksikan video menarik berikut ini:




Close Ads