Bantuan Prakerja Naik Jadi Rp 4,2 Juta, tapi Skema Insentif Berubah

4 Oktober 2022, 15:46:58 WIB

JawaPos.com – Pemerintah memastikan akan melanjutkan kembali program Kartu Prakerja pada 2023. Namun, ada beberapa perubahan mulai dari konsep hingga skema jumlah bantuan yang akan diterima masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, secara konsep Kartu Prakerja 2023 akan difokuskan pada bantuan peningkatan skill dan produktivitas pekerja. Bukan lagi semi bantuan sosial atau bansos untuk pekerja.

“Program Kartu Prakerja akan lebih fokus pada peningkatan kompetensi angkatan kerja sebagaimana konsep awal program ini dicanangkan sebelum era pandemi Covid-19,” kata Airlangga yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Cipta Kerja dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (4/10).

Ia menjelaskan, perbedaan itu terlihat dari jumlah bantuan lebih besar yang akan didapat oleh pekerja. Mulai dari biaya pelatihan hingga insentif pasca-pelatihan.

Secara rinci, Airlangga menyebut dalam skema normal yang berlaku pada 2023, pemerintah akan melakukan penyesuaian besaran bantuan yang diterima peserta menjadi Rp 4,2 juta per individu dari sebelumnya sebesar Rp 3.550.000.

Adapun rinciannya, sebesar Rp 3,5 juta akan digunakan untuk biaya pelatihan. Sementara insentif pasca-pelatihan Rp 600 ribu hanya akan diberikan sebanyak 1 kali, serta insentif survei sebesar Rp 100 ribu untuk dua kali pengisian survei.

Sedangkan dalam kartu prakerja semi bansos saat ini, peserta menerima bantuan pelatihan sebesar Rp 1 juta. Lalu, dana insentif pasca-pelatihan sebesar Rp 2.400.000 yang akan diberikan bertahap Rp 600.000 selama 4 bulan berturut-turut.

Lalu, akan diberi dana insentif pengisian tiga survei evaluasi sebesar Rp 150.000 yang akan dibayarkan Rp 50.000 setiap selesai mengisi survei. Terkait perubahan ini, Airlangga menyebut akan ada persiapan serta sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan.

Meski tahun 2023 konsep berubah, ia memastikan Kartu Prakerja dengan skema semi bansos akan terus berlanjut hingga akhir Q4 tahun 2022. Sementara penambahan anggaran terkait skema baru akan dilakukan tahun depan.

“Pemerintah akan menambah anggaran sebesar Rp5 triliun dengan target 1,5 juta orang,” ungkap Menko Airlangga.

Selain itu, Airlangga juga menuturkan bahwa Program Kartu Prakerja tersebut akan diimplementasi secara online, offline, maupun bauran. Bahkan, dalam skema baru ini memungkinkan bagi penerima bantuan sosial lain seperti dari Kementerian Sosial (Kemensos), Bantuan Subsidi Upah (BSU), atau Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) untuk dapat menerima manfaat dari Program Kartu Prakerja.

Terakhir, guna mendukung pelaksanaan skema normal tersebut, Komite Cipta Kerja juga meminta kerja sama dan pendampingan antara Kejaksaan Agung, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Kepolisian Republik Indonesia dengan Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja yang sudah berlangsung sejak tahun 2020 agar tetap dilanjutkan.

Sebagai informasi, tercatat pada tahun 2022, Program Kartu Prakerja telah memberikan manfaat bagi 3,46 juta penerima dari 514 kabupaten/kota di Indonesia. Dengan total penerima sejak awal pelaksanaan program mencapai 14,9 juta penerima.

Berdasarkan jumlah peserta tahun 2022 tersebut, sebanyak 53,6 persen diantaranya berasal dari 212 kabupaten/kota target penurunan kemiskinan ekstrem serta mencakup calon Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Editor : Bintang Pradewo

Reporter : R. Nurul Fitriana Putri

Saksikan video menarik berikut ini:



Close Ads