alexametrics

Bebani Kegiatan Ekspor, Pemerintah Kaji Wajib Lapor Lembaga Surveyor

4 Februari 2019, 16:58:40 WIB

JawaPos.com – Pemerintah tengah mempertimbangkan pencabutan ketentuan wajib laporan dari lembaga surveyor dalam kegiatan ekspor komoditas. Di antaranya yaitu  produk minyak sawit mentah (CPO) dan pipa gas. Hal itu dinilai membebani kegiatan ekspor.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, langkah itu dilakukan lantaran proses laporan surveyor kerap memperlambat dan menambah biaya kegiatan ekspor.

Dia menjelaskan, keberadaan lembaga surveyor untuk memastikan pelaku usaha mengantongi dokumen izin ekspor serta memastikan kegiatan para eksportir sudah memenuhi ketentuan. Namun dalam pelaksanaannya, para pelaku usaha harus melakukan verifikasi persyaratan sebelum ekspor yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan.

Dua prosedur itu, menurut Darmin, dinilai hanya akan memperlambat kegiatan ekspor yang dilakukan para pelaku usaha. “Kalau tidak perlu ya tidak usah. Itu kan hanya menambah prosedur,” ujarnya di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (4/2).

Meski demikian, Darmin mengakui ada beberapa komoditas yang masih memerlukan verifikasi dari surveyor. Sebab, langkah itu merupakan persyaratan mutlak yang diberlakukan oleh pemerintah pihak pengimpor.

“Atau untuk produk yang memang perlu ada surveyor seperti tambang. Kita kan harus tahu kadarnya dan itu harus persisi jadi tetap diberlakukan. Tapi kalau tidak perlu, tidak diperlukan, ya tidak diberlakukan,” ungkapnya.

Sampai saat ini, ada dua komoditas ekspor yang berpotensi untuk lepas dari kewajiban laporan lembaga survey, yakni minyak mentah kelapa sawit dan pipa gas.

Editor : Teguh Jiwa Brata

Reporter : Hana Adi



Close Ads
Bebani Kegiatan Ekspor, Pemerintah Kaji Wajib Lapor Lembaga Surveyor