alexametrics

APPSI Tolak Pemusnahan 20 Ribu Ton Beras Bulog

2 Desember 2019, 17:01:13 WIB

JawaPos.com – Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) menolak pemusnahan beras 20.000 ton yang hendak dilakukan Badan Urusan Logistik (Bulog). Apalagi dalam pemusnahan itu memerlukan anggaran yang cukup besar.

Ketua Umum APPSI, Ferry Juliantono menegaskan para pedagang menolak rencana pemusnahan beras yang hendak dilakukan oleh Bulog. Dia menilai pemusnahan beras yang telah tertimbun selama setahun belakangan itu sangat mubazir.

Mengingat keberadaan beras yang sangat dibutuhkan masyarakat, khususnya kalangan pra sejahtera saat ini. “Kenapa dimusnahkan kalau masih bisa dimakan?” ungkap Ferry dihubungi pada Senin (2/12).

Oleh sebab itu, pihaknya bersedia menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dirinya berharap agar pemerintah dapat menghibahkan beras sebanyak 20.000 ton yang dinilai rusak dan tidak layak konsumsi itu kepada yang membutuhkan.

Selanjutnya, beras tersebut katanya akan diolah kembali agar dapat dikonsumsi untuk segera didistribusikan kepada masyarakat tidak mampu. “Hibahkan saja beras ke APPSI nanti kami yang akan mengolah dan mendistribusikannya. Karena masih banyak rakyat yang membutuhkan daripada dimusnahkan,” ungkap

Selain itu, hibah atas beras tersebut katanya dapat menekan pengeluaran negara. Sebab diketahui biaya pemusnahan beras membutuhkan anggaran yang cukup besar. “Apalagi proses pemusnahan 20.000 ton beras juga perlu anggaran negara yang besar,” tambahnya

Lebih lanjut diungpkapkannya, fenomena tertimbunnya beras harus dapat menjadi pelajaran bagi seluruh pihak, khususnya Bulog. Sistem penyimpanan beras Bulog katanya harus diubah menyesuaikan musim panen dan jumlah pasokan beras.

Penyimpanan beras katanya tidak melulu dalam bentuk beras butir, tetapi dapat berupa gabah yang memiki waktu penyimpanan yang lebih lama dibandingkan dengan beras butir. “Bulog seharusnya bisa alert (waspada) manakala stok beras di gudang Ada yang sampai setahun, Bulog sebaiknya sekarang menyimpan gabah kering giling di gudang yang lebih tahan lama,” pungkas Ferry.

Diberitakan sebelumnya, Perum Bulog harus melepas cadangan beras pemerintah (CBP) dari gudang karena melewati batas waktu simpan. Terhitung hingga saat ini, ada sekitar 20 ribu ton yang harus di-disposal alias dibuang.

Keputusan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian 38/2018 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah. Di aturan itu disebutkan bahwa CBP harus di-disposal apabila telah melampaui batas waktu simpan paling sedikit empat bulan atau berpotensi dan/atau mengalami penurunan mutu.

Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Tri Wahyudi Saleh membenarkan hal tersebut. Diakui, risiko penyimpanan beras yang cukup lama pasti ada. ”Selama ini sejak Bulog berdiri risiko itu ada,” ujar dia kepada koran ini kemarin (30/11).

Namun, saat ini ada persoalan yang harus dihadapi ketika kondisi itu muncul. Solusi reproses kembali yang biasa dilakukan dinilai tak cukup. Adanya kebijakan disposal stok yang ada tahapannya (diolah, direpro kembali, dibuat bahan industri, atau dihibahkan) perlu ada kebijakan penganggarannya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati belum mau berkomentar banyak terkait persoalan beras yang akan di-disposal Bulog. ”Nanti kami lihat kalau sudah rapat di Kemenko Bidang Ekonomi,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif CORE (Center of Reform on Economics) Indonesia Mohammad Faisal menuturkan, adanya persoalan beras itu mencerminkan tata kelola pangan yang masih semrawut.

Editor : Bintang Pradewo



Close Ads