Menkeu Purbaya Respons Jokowi Soal Whoosh Tak Cari Laba: Ada Betulnya juga Sedikit

JawaPos.com — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons pernyataan Presiden ke-7 Joko Widodo soal proyek kereta cepat Jakarta Bandung alias Whoosh yang disebut tidak perlu diukur dari laba. Menurut Purbaya, pandangan tersebut ada benarnya sedikit. 

“Ada betulnya juga sedikit,” ujar Purbaya kepada wartawan di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (28/10). 

Namun demikian, dia menilai pengembangan wilayah di sekitar jalur kereta cepat masih belum optimal. Menurutnya, masih diperlukan pengembangan lebih lanjut di kawasan sekitar jalur Whoosh agar manfaat ekonominya lebih terasa. 

"Tapi yang regionalnya belum dikembangkan mungkin, di mana ada pemberhentian di sekitar jalur Whoosh supaya ekonomi sekitar itu tumbuh,” lanjut Purbaya. 

Itu sebabnya, Purbaya mendukung pengembangan Whoosh. Selain bisa menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi daerah, ia menilai perlu adanya strategi lanjutan agar proyek besar tersebut memberikan dampak luas bagi masyarakat. 

“Itu harus dikembangkan ke depan. Jadi ada betulnya,” pungkasnya. 

Sebelumnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) akhirnya merespons soal polemik utang Kereta Cepat Jakarta Bandung alias Whoosh yang dibangun dan diresmikan pada eranya. Ia menegaskan bahwa proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) tidak semestinya dilihat dari sisi keuntungan finansial semata.  

Menurut Jokowi, transportasi umum merupakan layanan publik yang tujuan utamanya adalah memberikan manfaat sosial bagi masyarakat. 

"Prinsip dasar transportasi massal, transportasi umum itu adalah layanan publik. Jadi, kita juga harus ngerti, bukan mencari laba. Jadi sekali lagi, transportasi massal atau transportasi umum itu tidak diukur dari laba, tetapi diukur dari keuntungan sosial," ujar Jokowi kepada wartawan di Solo, Jawa Tengah, Senin (27/10). 

Ia menjelaskan, keuntungan sosial atau social return on investment dari proyek transportasi umum bisa berupa pengurangan emisi karbon hingga penurunan tingkat kemacetan di kota-kota besar. 

"Produktivitas dari masyarakat jadi lebih baik. Apalagi, polusi yang semakin berkurang, waktu tempuh yang jauh lebih cepat. Di situlah keuntungan sosial yang didapatkan dari pembangunan transportasi massal," ungkapnya. 

Lebih lanjut, Jokowi menyebut jika kemudian ada investasi yang dikucurkan dalam pembangunannya itu menjadi sebuah investasi, bukanlah sebagai satu kerugian. 

"Sekali lagi kalau ada subsidi itu investasi, bukan kerugian. Kayak MRT, Pemprov DKI Jakarta subsidi Rp 800 miliar per tahun, itupun baru dari Lebak Bulus sampai HI. Tapi kalau semua rute sudah selesai, diperkirakan Rp 4,5 triliun," pungkasnya.