IHSG Terus Anjlok, Pakar HI Unair: Krisis Bisa Ganggu Citra Indonesia di Dunia Internasional

JawaPos.com - Anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dalam beberapa pekan terakhir, ramai diperbincangkan publik. Bahkan pada Selasa (8/4), IHSG terjun bebas hingga menyentuh 9 persen.
 
Dosen Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, Citra Hennida mengatakan bahwa melemahnya IHSG berdampak pada investor domestik dan stabilitas ekonomi global.

"Terutama di tengah ketidakpastian geopolitik dan perlambatan ekonomi dunia. Diperparah oleh perang dagang AS dengan China dan perang dagang Meksiko-Kanada," tutur Citra di Surabaya, Jumat (11/4).

Dua perusahaan investasi global, Morgan Stanley dan Goldman Sachs juga telah menurunkan peringkat saham Indonesia. Mereka menilai anjloknya IHSG mencerminkan kinerja ekonomi di tanah air yang memburuk.

Hal ini diperburuk oleh komunikasi pemerintah yang tidak konsisten. Aksi jual besar-besaran (capital flight) terjadi karena banyak investor beralih ke pasar yang lebih stabil. Akibatnya, IHSG mengalami penurunan signifikan.

“Faktor dalam negeri juga sangat berpengaruh, ketidakpastian pemberantasan korupsi, APBN defisit, realisasi pajak rendah, kebijakan efisiensi menciptakan sentimen negatif di pasar modal,” imbuhnya.

Indonesia menghadapi dilema. Jika pasar saham kehilangan minat beli, perusahaan kesulitan dana, sehingga berpotensi menimbulkan kebangkrutan serta gelombang pemutusan hubungan kerja.

Pemerintah bisa menyelamatkan pasar lewat buyback saham, tetapi keterbatasan anggaran menjadi hambatan. Langkah mencetak uang juga bisa memicu inflasi tinggi dan mengganggu stabilitas ekonomi serta sosial.

“Dua kombinasi PHK dan inflasi bisa memunculkan riot sosial politik di masyarakat. Situasinya mirip 1997 ketika krisis finansial Asia terjadi. Ini akan memengaruhi postur diplomasi Indonesia ke depan," tukas Citra.

Terakhir, ia mengatakan krisis ekonomi bisa diatasi dengan membangun kembali kepercayaan pasar, caranya dengan kepastian hukum, konsistensi kebijakan, antikorupsi, perlindungan pers, dan komunikasi politik yang lebih baik. (*)