JawaPos.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta agar aset tanah atau bangunan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang sudah dihibahkan agar segera digarap. Intruksi tersebut diarahkan kepada Pemerintah Kota Bogor dan tujuh kementerian dan lembaga (K/L).

"Jangan sampai kita hanya mengambil aset kemudian tanahnya menjadi tanah liar. Kemudian tanahnya bisa diserobot lagi oleh berbagai pihak," kata Sri Mulyani dalam Live Seremoni Serah Terima Aset Eks BLBI, Kamis (25/11).

Selain itu, Ia juga meminta Ditjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk memutar otak terkait rencana pengelolaan aset-aset eks BLBI ke depan yang dapat memberi manfaat ke masyarakat luas hingga pembukaan lapangan kerja.

"Karena akan lebih bagus memberikan manfaat atau dampak ke masyarakat dan perekonomian dan membuka kesempatan kerja," tuturnya.

Sementara, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md meminta kepada para penerima hibah agar langsung digarap menjadi aset yang bermanfaat.

Sebab, Ia mencontohkan terdapat kasus tanah negara yang malah dibagi-bagi oleh pemerintah daerah seperti yang terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT), yang bermula dari tanah adat diserahkan ke negara.

"Pemda dapat, BPN-nya dapat. Berpindah padahal aktanya itu milik negara. Ketika berpindah tangan, ketika di Kejaksaan hasilnya penghasilan mengatakan ini belum dibukukan di kekayaan negara," jelasnya.

Sehingga, Mahfud Md pun berpesan agar segera tanah yang dihibahkan itu segera dibangun dan dibuatkan pembukuan yang jelas. "Banyak tanah tiba-tiba beralih. Memang salah tetapi sudah susah karena sertifikatnya sudah keluar," pungkasnya.