alexametrics

Presiden Jokowi Optimistis 2021 Ekonomi Pulih dan Rebound

1 Mei 2020, 13:39:15 WIB

JawaPos.com – Pemerintah menargetkan 2021 sebagai tahun pemulihan. Apabila pandemi Covid-19 benar-benar hilang tahun ini, fokus berikutnya adalah memulihkan ekonomi. Diyakini, ekonomi Indonesia bakal rebound tahun depan.

Saat membuka Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) secara virtual dari Istana Merdeka kemarin (30/4), Presiden Joko Widodo menyatakan optimismenya bahwa ekonomi bisa segera bangkit. Selain kecepatan dalam mengatasi Covid-19, Indonesia perlu kecepatan untuk pulih.

“Saya optimistis, tahun 2021 adalah tahun recovery, tahun pemulihan, dan tahun rebound,” ujarnya.

Saat ini memang belum ada yang bisa memastikan kapan pandemi akan berakhir. Beberapa negara maju yang sudah menyatakan diri pulih malah mengalami gelombang kedua Covid-19. Karena itu, langkah-langkah yang tepat, cepat, dan disiplin menjadi kunci untuk melewati situasi tersebut.

Pemerintah menyiapkan langkah mitigasi, baik kesehatan maupun ekonomi. Pada saat bersamaan, disiapkan langkah-langkah pemulihan bila pandemi sudah terkendali. ’’Saya melihat, negara yang jadi pemenang bukan hanya negara yang cepat mengatasi Covid-19. Tapi juga negara yang cepat recovery, (cepat) melakukan pemulihan,’’ tegasnya.

Jokowi meminta para kepala daerah untuk memilah-milah berbagai sektor yang terdampak Covid-19 di wilayah masing-masing. Mana sektor yang terdampak paling parah, sedang, dan mana yang bertahan atau malah mampu mengambil peluang di tengah pandemi.

Secara nasional, yang paling terpukul adalah UMKM, pariwisata, konstruksi, dan transportasi. Namun, ada pula yang bisa bertahan dan bergerak dengan memanfaatkan situasi. Misalnya, sektor tekstil dan produk tekstil, kimia, farmasi, alat kesehatan, makanan dan minuman, jasa telekomunikasi, serta sektor jasa logistik. ’’Saya minta disiapkan strategi besar recoverynya, peta jalan, dan tahapan-tahapannya,’’ kata mantan gubernur DKI Jakarta itu.

Saat ini Indonesia masih berfokus pada tahap mitigasi dampak Covid-19. Pemerintah menyiapkan program stimulus ekonomi agar dunia usaha dapat bertahan dan mencegah PHK. Mulai insentif perpajakan, restrukturisasi kredit, hingga relaksasi impor bahan baku. ’’Saya minta gubernur di setiap daerah merancang program yang sama untuk menambah, memperkuat, dan memperluas program stimulus yang disiapkan pemerintah pusat,’’ ujarnya.

Setelah mitigasi selesai, pada tahap recovery, pemerintah memetakan sektor apa yang bisa pulih cepat, langsung rebound, dan sektor yang lambat pulih. Termasuk rencana intervensi yang bisa dilakukan pemerintah daerah untuk membantu pemulihan.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menuturkan, dampak Covid-19 terhadap ekonomi saat ini lebih berat daripada krisis yang pernah terjadi sebelumnya. Pandemi juga memengaruhi pencapaian sasaran RPJMN 2020–2024. ’’Rencana kerja pemerintah tahun 2021 diarahkan untuk pemulihan sosial ekonomi guna mengejar target RPJMN 2020–2024. Untuk itu, tema RKAP 2021 adalah mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial,’’ katanya.

Dia memerinci, ada empat sektor yang akan menjadi fokus pemerintah. Yakni, pemulihan sektor industri pariwisata dan investasi, reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi sistem jaringan pengaman sosial, serta reformasi sistem ketahanan negara.

Sementara itu, kemarin nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) menguat tajam. Berdasar Bloomberg Market Spot Rate, mata uang Garuda ditutup di level 14.881,5 per USD atau menguat 2,7 persen. Sementara merujuk pada Jakarta Interbank Spot Dollar Rate Bank Indonesia (JISDOR BI), rupiah masih diperdagangkan di level 15.157 per USD.

Gubernur BI Perry Warjiyo bersyukur atas penguatan tersebut. Menurut dia, rupiah menguat lantaran defisit transaksi berjalan (current account deficit/ CAD) jauh lebih rendah daripada perkiraan. Pada Q1 2020, defisit transaksi berjalan 1,5 persen dari produk domestik bruto (PDB). Lebih rendah daripada perkiraan, yakni 2,5 sampai 3 persen dari PDB. ’’Kalau CAD rendah dan tekor defisit lebih rendah, itu mendukung nilai tukar menguat,’’ kata Perry dalam rapat kerja virtual dengan Komisi XI DPR kemarin.

Hal itu juga dipengaruhi perbedaan suku bunga di dalam dan luar negeri yang cukup tinggi. Misalnya, surat berharga negara (SBN) pada lelang beberapa waktu lalu yang sempat menyentuh yield (imbal hasil) 8,08 persen saat ini sudah turun di kisaran 7,97 persen. ’’Yield kita itu tertinggi, lho. Itu pun kalau dibandingkan dengan suku bunga Amerika Serikat, bedanya lebih dari 7,5 persen. Nah, 7,5 persen ini akan menarik inflow ke dalam negeri, termasuk di SBN,’’ jelasnya.

Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai, pengaruh penguatan rupiah tidak lepas dari sentimen internasional. Khususnya terkait dengan kebijakan The Fed, bank sentral AS, serta obat atau vaksin untuk Covid-19. Kemarin The Fed mempertahankan tingkat suku bunganya pada range 0 sampai 0,25 persen.

The Fed juga menyatakan akan mempertahankan tingkat suku bunganya mendekati 0 persen. Dengan catatan, selama hal itu dipandang perlu untuk menjaga perekonomian AS. ’’Pernyataan tersebut memberikan sinyal bahwa The Fed masih akan mempertahankan tingkat suku bunganya dalam jangka menengah,’’ jelas Josua.

Sentimen tersebut juga didorong adanya laporan soal penelitian dan pengembangan vaksin obat Covid-19 oleh AS. Salah satu perusahaan bioteknologi, Gilead, menyatakan bahwa progres obat untuk Covid-19 berjalan lancar. Bahkan, terbukti setidaknya 50 persen pasien telah sembuh.

Menurut Josua, penguatan nilai tukar rupiah akan berdampak positif terhadap peningkatan confidence (kepercayaan) investor di pasar keuangan domestik. Hal itu berpotensi mendorong masuknya kembali dana asing ke pasar keuangan domestik. ’’Selain itu, stabilnya nilai tukar rupiah akan mengarahkan ekspektasi pelaku ekonomi, baik konsumen maupun produsen, mendorong stabilitas bagi perekonomian nasional sehingga dapat mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19,’’ terangnya.

Di sisi lain, BI berkomitmen menyiapkan kebutuhan uang tunai (outflow) Rp 157,96 triliun pada periode Ramadan dan Idul Fitri 2020. Jumlah tersebut lebih sedikit 17,7 persen year-on-year (YoY) karena memperhatikan kebijakan dan stimulus pemerintah selama periode penanganan pandemi Covid-19. Termasuk pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Kebutuhan uang tunai (outflow) tertinggi selama periode tersebut terdapat di daerah Jabodetabek. Jumlahnya diperkirakan Rp 38 triliun. ’’Meski demikian, dalam mencegah perluasan persebaran Covid-19, kami mengimbau masyarakat untuk menggunakan transaksi pembayaran secara nontunai. Melalui digital banking, uang elektronik, dan QR code pembayaran dengan standar QRIS (QR Code Indonesian Standard),’’ tutur Asisten Gubernur, Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Filianingsih Hendarta.

 

Saksikan video menarik berikut ini:

 

 

Editor : Ilham Safutra

Reporter : byu/dee/han/c5/fal

Saksikan video menarik berikut ini: