alexametrics

Pelaku Usaha Seluler Berontak

Aturan Kominfo Dinilai Merugikan
1 April 2018, 16:39:18 WIB

JawaPos.com – Para pengusaha niaga seluler di Kota Apel berontak. Mereka memprotes Peraturan Menteri (Permen) Kominfo Nomor 21 Tahun 2017 yang dinilai terlalu membatasi dan merugikan para pebisnis. Pasalnya Permen yang membatasi terkait kepemilikan SIM card tersebut membuat kerugikan usaha mereka.

Ketua Kesatuan Niaga Celullar Indonesia (KNCI) DPD Malang Heri Widodo mengatakan, aturan pembatasan registrasi itu mengakibatkan beberapa kerugian bagi pedagang seluler.

Salah satunya yakni kerugian langsung bagi outlet. Dia mencontohkan, bila terdapat 10 outlet di setiap area kelurahan dan desa di seluruh Indonesia yang berjumlah sebanyak 83 ribu kelurahan/desa, maka berarti ada sekitar 800 ribu outlet se-Indonesia. 

Dia mengasumsikan, jumlah outlet sebanyak 500 ribu outlet, dan masing-masing outlet rata-rata memiliki stok kartu kartu perdana minimal 25 buah, maka jumlah stok kartu seluruh outlet ada sebanyak 12,5 juta kartu. Sedangkan, harga untuk satu perdana (internet) sekitar Rp 35 ribu. Maka total nilai seluruh stok kartu perdana yakni sebesar Rp 437 miliar.

Angka ini pasti lebih besar dua kali lipat, mengingat kami memakai asumsi angka terendah,” ujarnya pada saat prescon pengurus persatuan konter HP di Malang Raya, Minggu (4/1).

Selanjutnya, kata dia, karena pendapatan outlet lebih signifikan dari kartu perdana, dengan adanya pembatasan ini, tidak dipungkiri jika outlet akan tutup. “Ini berarti akan menyebabkan pengangguran. Mengingat usaha kami adalah usaha yang cukup menyedot tenaga kerja,” terangnya.

Heri menyampaikan, di Malang Raya sendiri ada sekitar 28 ribu orang yang bekerja di bidang seluler. Dia mengungkapkan, semenjak diberlakukannya aturan tersebut, omset mereka turun drastis. “Penurunan omset hampir 70-80 persen. Dalam hitungan bulan, berpotensi terjadi PHK massal,” keluhnya. 

Berawal dari latar belakang itulah, pihaknya akan melakukan aksi damai untuk menuntut agar Permen itu dihapuskan, di depan gedung DPRD Kota Malang, Senin (2/4). Setidaknya ada sekitar 600 orang yang akan melakukan aksi demo tersebut.

Heri mengatakan, ada empat tuntutan yang akan dilayangkan pada aksi tersebut. Antara lain, penghapusan aturan pembatasan 1 NIK 3 SIM card, pemerintah harus berani menjamin keamanan data masyarakat, Menkominfo harus bertanggung jawab karena telah membohongi outlet melalui keputusan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Dirjen PPI) yang disampaikan pada 7 November 2017 lalu, dan meminta kepada Presiden RI untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Editor : Sari Hardiyanto

Reporter : (fis/JPC)



Close Ads
Pelaku Usaha Seluler Berontak