JawaPos.com - Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) tidak menutup opsi untuk membuka kembali keran impor beras 500 ton. Namun, pilihan itu akan dilakukan sembari menunggu data yang pasti dari Badan Pusat Statistik (BPS).
Menanggapi hal itu, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menilai Bulog tidak bisa mengambil keputusan sepihak. Sebab, kebijakan impor beras dikomandoi oleh pemerintah bukan Bulog.
"Tapi yang memutuskan kebijakan itu pemerintah. Bukan Bulog. Bulog pelaksana," ujarnya di Jakarta, Senin (28/5).
Disinggung soal kapan memberikan arahan impor, Darmin tak menjelaskan detail. Hanya saja, dia menegaskan Bulog cukup menjalankan amanat dari pemerintah.
"Kita sudah perintahkan, laksanakan saja. Rapat minggu lalu kita (perintahkan juga) supaya dan harganya pun kita sudah turunkan agar harga di lapangan turun," tuturnya.
Intinya, lanjut Darmin, pemerintah berkomitmen melakukan upaya terbaik dalam menjaga stabilitas harga beras melalui terjaganya stok beras. Di sisi lain, mantan Gubernur Bank Indonesia itu juga meminta agar Bulog bisa menurunkan harga beras.
"Intinya, kebijakan keputusan kita minggu lalu yang pertama, perluas perdagang yang akan menerima operasi pasar beras bulog. Kedua turunkan harganya. Lima ratus rupiah," kata dia.
"Kita minta harus turun harganya. Kalau bisa Rp 9.000, bisa 2-3 kali lipat dari yang dilakukan. Ada lebih dari 100 ton," tambahnya.
Perlu diketahui, pemerintah telah mengatur Harga Eceran Tertinggi (HET) beras berdasarkan zonasi melalui Pertauran Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 57/2017. Berikut rinciannya :
Jawa, Lampung, Sumatera Selatan: Medium Rp 9.450 per kg, Premium Rp 12.800 per kg
Sumatera lainnya: Medium Rp 9.950 per kg, Premium Rp 13.800 per kg
Bali dan NTB: Medium Rp 9.450 per kg, Premium Rp 12.800 per kg
NTT: Medium Rp 9.500 per kg, Premium Rp 13.300 per kg
Sulawesi: Medium Rp 9.450 per kg, Premium Rp 12.800 per kg
Kalimantan: Medium Rp 9.950 per kg, Premium Rp 13.300 per kg
Maluku dan Papua: Medium Rp 10.250 per kg, Premium Rp 13.600 per kg