JawaPos.com - Bertahan di tengah ketidakpastian ekonomi bukanlah hal yang mudah. Apalagi jika bisnis yang dikelola bertumpu pada mobilitas masyarakat. Para pelaku industri membutuhkan kepastian dari regulator untuk bisa tetap beroperasi.
Direktur Marketing Pakuwon Sutandi Purnomosidi menyatakan bahwa optimisme pelaku ritel dan pengelola pusat perbelanjaan bergantung pada angka kunjungan. Karena itu, dia bersyukur saat kondisi membaik pada kuartal II dan mal boleh beroperasi normal.
"Sebagai pusat perbelanjaan, kami selalu taati protokol kesehatan. Karena kami sendiri takut operasional dibatasi lagi," ungkap pria yang menjabat ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Jawa Timur itu.
Dia menyatakan bahwa kinerja pengelola mal biasanya terpangkas hingga 50 persen saat diberlakukannya pembatasan atau PPKM. Itu terjadi pada Mei 2020 dan Januari 2021. Namun, Sutandi mengaku saat ini angka kunjungan berangsur membaik.
Pembatasan jam operasional sangat berpengaruh pada kinerja mal. Hingga Rabu (30/6), pemerintah masih mengizinkan pusat perbelanjaan beroperasi sampai pukul 20.00. Namun, penyedia makan dan minum hanya boleh melayani dine in hingga pukul 17.00.
"Kalau sampai 17.00, artinya pengunjung bisa berkurang sampai tinggal 10 persen. Daripada rugi, lebih baik kami tutup saja sampai kebijakannya dicabut. Yang jadi korban akhirnya pekerja di mal," tegas Sutandi.
Dia menyatakan bahwa pengusaha butuh ketegasan dan konsistensi pemerintah dari pusat hingga daerah. Dia meminta aturan diberlakukan secara adil.
Misalnya, insiden penyekatan Bangkalan. Dia menilai tindakan Pemerintah Kota Surabaya sudah benar. Namun, karena didemo, pemerintah provinsi malah membubarkan upaya itu.
Jika hal tersebut tidak segera diatasi, dia khawatir pelaku industri ritel dan pusat perbelanjaan bakal menderita. Sementara itu, waktu yang diperlukan untuk bisa pulih jauh lebih lambat.
"Setelah sekian lama, kami akhirnya bisa mendapatkan 80 persen pengunjung. Kalau kembali ke nol lagi, bisa jadi banyak yang menyerah," tandasnya.
