alexametrics

Problematika Belajar Tatap Muka

OLEH : HENDARMAN *)
1 Agustus 2020, 19:48:23 WIB

KEPUTUSAN bersama empat menteri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020/2021 dan tahun akademik 2020/2021 di masa pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19) ternyata tidak sepenuhnya dipatuhi daerah-daerah. Apakah pelanggaran terhadap keputusan bersama merupakan inisiatif daerah sendiri yang siap dengan konsekuensinya? Apakah salah satu penyebabnya diduga adanya tekanan orang tua? Apakah orang tua menuntut sekolah tetap dibuka dengan tatap muka karena ketidakmampuan mereka membimbing anak-anak belajar di rumah? Apakah ada sanksi bagi daerah yang tidak mematuhi?

Ketidakpatuhan

Ketidakpatuhan yang terjadi menyangkut status zona dan pembelajaran tatap muka dalam jenjang tertentu. Pada daerah yang belum berstatus zona hijau, ditemui siswa-siswa sudah memulai pembelajaran tatap muka. Terdapat daerah yang berada di zona kuning yang seharusnya tidak ada tatap muka di sekolah, nyatanya sebagian besar SD dan SMP di sana telah memulai pembelajaran tatap muka.

Aturan dalam keputusan bersama, yaitu sekolah dasar baru bisa dimulai dua bulan setelah jenjang sekolah menengah pertama dan menengah atas sederajat. Itu pun dengan catatan berada dalam zona hijau dan dalam dua bulan pelaksanaan tidak terjadi perubahan status zona. Kondisi ini ditengarai terjadi karena longgarnya instruksi dari dinas pendidikan setempat yang tak tegas melarang sekolah dibuka kembali.

Sebaliknya, di beberapa kabupaten di Aceh, justru dinas pendidikan setempat yang menginstruksi seluruh siswa masuk pada awal tahun ajaran baru, 13 Juli 2020. Instruksi wajib masuk itu berlaku untuk seluruh murid TK, SD, SMP, dan SMA. Padahal, gubernur wilayah melalui dinas pendidikan sudah memberikan perintah agar sekolah-sekolah, khususnya TK dan SD, tak dibuka.

Di sisi lain, ada daerah yang meskipun sudah berstatus zona hijau tetap menjalankan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Hal tersebut merupakan kebijakan pemerintah provinsi sebagaiman terjadi di Nusa Tenggara Barat (NTB). Gubernur tetap menginstruksikan seluruh sekolah melaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau belajar dari rumah. Begitu pula kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) yang cukup dilaksanakan secara virtual. Sekolah-sekolah menaati instruksi tersebut dengan tertib.

Ketidakpatuhan yang terjadi dapat terkait dengan konteks politik pendidikan. Dalam konteks ini, Sirozi (2007: 19) menyatakan bahwa pendidikan adalah sebuah bisnis politik di mana ”semua lembaga pendidikan dalam batas-batas tertentu tidak lepas dari bisnis pembuatan keputusan-keputusan yang disertai otoritas dan yang dapat diberlakukan.”

Keputusan bersama menteri pendidikan dan kebudayaan, menteri agama, menteri kesehatan, dan menteri dalam negeri itu menekankan pada dua prinsip, yaitu kesehatan dan keselamatan. Kesehatan dan keselamatan tersebut menjadi prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran di masa pandemi dalam rangka melindungi peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat.

Atas dasar dua prinsip tersebut, pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan pada tahun ajaran 2020/2021 dan tahun akademik 2020/2021 tidak dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Satuan pendidikan yang berada di daerah zona hijau dapat melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan hanya setelah mendapatkan izin. Izin itu diperoleh dari pemerintah daerah melalui dinas pendidikan provinsi atau kabupaten/kota, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, dan kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai kewenangannya. Penetapan zona didasarkan atas persetujuan gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 setempat.

Implementasi dua prinsip itu juga masuk dalam kewajiban sekolah atau satuan pendidikan. Setiap sekolah atau satuan pendidikan wajib melakukan pengisian daftar periksa kesiapan. Daftar periksa meliputi, antara lain, ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan; mampu mengakses fasilitas layanan kesehatan (puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya); dan kesiapan menerapkan area wajib masker kain atau masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu. Kesiapan tersebut harus diikat dengan kesepakatan bersama antara sekolah bersama komite sekolah.

Pelanggaran yang dilakukan menjadi bukti bahwa pemangku kepentingan, termasuk kepala daerah, orang tua, dan masyarakat, belum atau tidak memahami prinsip kesehatan dan keselamatan serta bahaya yang dihadapi. Tuntutan orang tua juga membuktikan bahwa mereka tidak memedulikan nasib anak-anaknya yang bisa saja membentuk klaster baru terpapar pandemi di daerahnya.

Sanksi

Apakah daerah yang melanggar tersebut akan dikenai sanksi tertentu? Sayangnya, keputusan bersama itu sama sekali tidak mengandung klausul terkait sanksi. Ditengarai tidak adanya sanksi tegas tersebut menjadi pemicu bagi daerah untuk nekat membuat keputusan sendiri. Kebiasaan untuk tidak taat asas dan konsisten dengan kebijakan pusat bukan merupakan hal yang baru.

Bisa saja dalih yang digunakan, mereka yang akan bertanggung jawab dan menerima konsekuensi dari setiap keputusan yang dibuat. Bisa jadi itu disebabkan kewenangan yang mereka miliki sebagai implikasi undang-undang otonomi.

Kalaupun ada tuntutan dari orang tua dengan mengadakan demo, tugas mengedukasi menjadi bagian dari kewajiban pemerintah daerah. Tuntutan orang tua sekaligus merupakan bukti bahwa proses sosialisasi dan edukasi belum dioptimalkan. Yang utama, tuntutan orang tua tersebut seharusnya disikapi sebagai ketidaksiapan mereka untuk mengambil alih sebagian peran guru dalam pembelajaran di rumah.

Menurut Agustino dalam buku Dasar-Dasar Kebijakan Publik (2008: 160), pelanggaran tersebut dapat saja terjadi apabila suatu kebijakan dipandang secara ekstrem atau secara tajam bertentangan dengan sistem nilai yang dianut oleh suatu masyarakat secara luas atau kelompok-kelompok tertentu secara umum. Keputusan bersama jelas tidak bertentangan dengan nilai yang dianut oleh berbagai pemangku kepentingan.

Penetapan sanksi seyogianya menjadi suatu hal yang harus segera diambil oleh para pelanggar keputusan bersama. Sanksi tersebut tentunya menjadi kewenangan dari kementerian yang memang memiliki koordinasi dengan pemerintah daerah. Tidak adanya sanksi akan menjadi preseden yang tidak baik. Bisa saja daerah lain akan mengikuti jejak yang salah. Bukan tidak mungkin daerah dengan zona merah akan memulai pembelajaran. Ataukah akan ada pelonggaran terhadap keputusan bersama ini? (*)


*) Hendarman, Kepala Pusat Penguatan Karakter, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Saksikan video menarik berikut ini:

Editor : Dhimas Ginanjar

Reporter : */c11/agm



Close Ads