JawaPos.com - Dampak dari mangkraknya pembangunan Alun-Alun Kota Kediri berakibat kepada para pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di area tersebut.
Lebih dari 40 pedagang memilih untuk berhenti berjualan karena omzet yang mereka dapatkan tidak sebanding dengan modal yang dikeluarkan.
Berdasarkan data yang dihimpun dari koran menyebutkan bahwa sebelumnya total ada 98 PKL yang berjualan di sisi timur dan selatan Alun-Alun Kota Kediri.
Namun lokasi yang dulu merupakan pusat keramaian tersebut menjadi sepi karena mangkraknya proyek dan pembangunan yang tidak jelas kelanjutannya.
Dampak dari mangkraknya pembangunan Alun-Alun Kota Kediri tersebut membuat omzet puluhan pedagang menjadi drop.
"Sekarang tinggal sekitar 50 lapak. Jualannya sepi, banyak yang gulung tikar," kata Basori.
Menurutnya, pendapatan yang didapat setiap harinya tidak sebanding dengan modal yang dikeluarkan, sehingga kondisi tersebut membuat puluhan pedagang memilih untuk tidak berjualan.
Faktor lain yang membuat para PKL tersebut gulung tikar yakni tempat relokasi mereka yang kecil karena harus berbagi dengan pedagang lainnya. Hal itu membuat pembeli kurang nyaman dan enggan untuk mampir ke lapak pedagang.
"Turunnya omzet separo lebih," terang Basori.
Pria yang berusaha bertahan dengan tetap berjualan di lapak PKL tersebut mengaku belum mengetahui nasib mereka dalam setahun ini.
Sebab hingga kemarin masih belum ada kejelasan dari Pemkot Kediri terkait kelanjutan rencana pemberian bantuan untuk para PKL tersebut.
"Dulu sempat ada yang nanya-nanya. Nggak tahu survei atau bukan, pokoknya ditanya (jumlah, Red) pendapatan (pedagang, Red) dulu dan sekarang," paparnya.
Secara terpisah, Kepala Dinas Perdagangan dan Industri (Disperdagin) Kota Kediri Wahyu Kusuma Wardani mengatakan bahwa rencana pemberian bantuan untuk puluhan PKL di alun-alun tersebut masih terus berprogres.
"Sebelum lebaran 2024 nanti sudah disalurkan," janjinya.
Wahyu juga menegaskan bahwa ada sebanyak 98 pedagang yang berjualan di sana yang akan mendapatkan bantuan.
"Semua dibantu. Baik yang gulung tikar maupun tidak,” urai Wahyu
Dari puluhan PKL yang berjualan di alun-alun, Wahyu mengatakan bahwa tidak semuanya warga Kota Kediri, melainkan ada pula yang merupakan warga Kabupaten Kediri.
Namun mereka sudah tergabung dalam paguyuban pedagang Alun-Alun Kota Kediri sehingga mereka semua tetap bisa mendapatkan bantuan modal.
"Banyak yang gulung tikar, jadi bantuan ini sangat membantu bagi mereka agar bisa berjualan kembali," jelas Wahyu.
Seperti diberitakan sebelumnya bahwa proyek alun-alun yang sedianya selesai akhir 2023 lalu tersebut baru akan dilanjutkan paling cepat tahun 2025 nanti.
Pemkot Kediri melalui dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR) memutus kontrak rekanan penggarap pada 30 November 2023 lalu.
Pemutusan kontrak tersebut dilakukan karena rekanan dinilai tidak bisa memenuhi target realisasi proyek. Selebihnya, kualitas sebagian beton dinilai tidak sesuai spek.
Dalam menindaklanjuti pemutusan kontrak tersebut, Februari ini Inspektorat Kota Kediri bakal berkoordinasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Surabaya untuk melakukan persiapan audit nilai proyek yang sudah direalisasikan oleh rekanan.
Nantinya, hasil audit dari BPKP tersebut akan menjadi dasar pembayaran Pemkot Kediri kepada PT Surya Graha Utama KSO Sidoarjo. Sehingga pemkot saat ini memang belum melakukan pembayaran fisik proyek.