
Ilustrasi KPU.
JawaPos.com–Pembangunan jalan Pantai Selatan atau Jalur Lintas Selatan (JLS) dari Pacitan hingga Banyuwangi sepanjang 627,57 km perlu dipercepat. Jalur tersebut sangat dibutuhkan untuk mengurangi disparitas antara wilayah utara dan selatan Jawa Timur.
Permintaan itu disampaikan anggota Komisi D DPRD Jatim M. Satib. Menurut dia, kendala utama pembangunan jalan Pansela terletak pada proses pembebasan lahan yang dibebankan tanggung jawabnya kepada pemerintah kabupaten/kota. Padahal, sebagian besar lahan yang hendak dibebaskan itu berupa hutan dan perkebunan yang menjadi kewenangan Perum Perhutani.
”Pembebasan lahan jalan Pansela di wilayah Perum Perhutani itu harus dikoordinasikan antara kabupaten, provinsi, dan pusat. Sebab, jika hanya dibebankan kabupaten, progresnya akan lambat,” kata Satib, politikus asal Jember itu.
Satib menjelaskan, jalan Pansela yang sudah rampung pengerjaan fisiknya baru separo. Yakni sekitar 53,80 persen atau setara 337,66 km terbentang dari Pacitan hingga Kedungsalam, Malang (lot 9). Sedangkan sisanya sepanjang 289,91 km terbentang dari Malang hingga Banyuwangi.
”Dari Malang, Lumajang, Jember, hingga Banyuwangi, itu sebagian besar jalan Pansela melalui kawasan hutan bahkan hutan lindung seperti di Baluran, Banyuwangi. Perlu kiranya kabupaten juga diberikan target untuk pembebasan lahan sehingga jika ada kendala provinsi dan pusat bisa segera membantu,” ujar Satib.
Percepatan jalur Pansela, lanjut dia, diperlukan untuk mengungkit perekonomian kawasan slatan yang selama ini masih tertinggal. Padahal di wilayah tersebut banyak potensi wisata alam, perkebunan, perikanan, maupun pertanian, yang bisa dikembangkan untuk mendongkrak perekonomian masyarakat sekitar.
”Saya yakin jika jalan Pansela tuntas, perekonomian kawasan selatan Jatim akan setara bahkan bisa melampaui kawasan utara Jatim. Kuncinya, tinggal bagaimana kita bisa melakukan akselerasi,” ungkap Satib.
Dia berharap, BPJN (Balai Pusat Jalan Nasional) lebih aktif melakukan koordinasi dan bersinergi dengan pemerintah provinsi maupun kabupaten. Sehingga, kendala pembebasan lahan bisa tertangani dengan baik dan pengerjaan fisik jalan bisa terus berkesinambungan.
Dia menambahkan, Pemprov Jatim hingga 2023 menargetkan jalan Pansela yang bisa dioperasikan sepanjang 390,74 km atau setara 62,24 persen. Pengerjaan fisik yang berjalan adalah sepanjang 52,97 km.
”Jangan berhenti di perbatasan Malang-Lumajang, kita tentu berharap bisa dilanjutkan hingga Banyuwangi. Kuncinya adalah pembebasan lahan karena pengerjaan fisik jalan tak bisa dilakukan jika belum dibebaskan,” ucap Satib.

Bocor! Alasan Brian Uriarte Tetap P4 Meski Crash di Moto3 Hungaria 2026, Bikin Veda Ega Pratama Finis P16
Menebak Ranking FIFA Timnas Indonesia Selanjutnya Jika Menang Lawan Mozambik
Profil Irjen Pipit Rismanto, Pati Polri yang Diungkap IPW Diduga Diperiksa Propam Polri Terkait Dugaan Korupsi Pertambangan
Viral! Diduga Dana Operasional Belum Cair, Sejumlah SPPG Mogok Operasional Mulai 8 Juni 2026
Prediksi Piala Dunia 2026: Sejarah Sebut Hanya 5 Tim Lolos Semua Kriteria Juara, Belanda Masuk Daftar
Viral Pengemudi Ojek Pangkalan Getok Harga Rp 400 Ribu Senayan-Bundaran HI, Modus Bilang Tarif "58"
Resmi! Veda Ega Pratama Kena Long Lap Penalty, Peluang Podium Moto3 Hungaria 2026 Terancam?
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Isu Reshuffle Kabinet Sempat Mencuat, Siapa Saja Menteri Berpotensi Diganti oleh Presiden Prabowo?
