Renovasi Alun-Alun Kediri Mandek, Ini Keterangan Dinas PUPR Kota Kediri

JawaPos.com - Proyek alun-alun Kediri yang dimulai dari 27 Juni lalu, kini dipastikan bakal molor.

Hal tersebut lantaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Kediri memutus kontrak kerja sama kontraktor proyek karena tidak bisa memenuhi jadwal atau timeline yang sudah ditetapkan.

Melansir dari Radar Kediri pada Selasa (14/11), pemutusan kontrak kerja sama kontraktor proyek tersebut telah dibahas dalam rapat bersama tim anggaran dan badan anggaran DPRD Kota Kediri di Surabaya, pada Sabtu (11/11).

"Sudah selesai dibahas di rapat (antara tim anggaran dan badan anggaran)," kata sumber dari Radar Kediri.

Berdasarkan pantauan tim koran tersebut, diketahui tidak banyak pekerja yang berada di lokasi proyek selama beberapa hari kebelakang.

Berbeda dengan hari sebelumnya yang selalu terlihat para pekerja lembur hingga malam.

Menurut Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Kediri, Ashari, dirinya mengungkapkan bahwa sudah mengetahui perihal jumlah pekerja di proyek alun-alun Kediri yang tak sebanyak biasanya. Informasi tersebut diterima Ashari dari masyarakat, menurut pengakuannya.

"Banyaknya pertanyaan dari masyarakat itu kami sampaikan di forum (pembahasan tim anggaran dan badan anggaran terkait RAPBD 2024), mumpung ada dinas terkait," ungkapnya.

Ashari juga mengakui bahwa memang terdapat pembahasan terkait pemutusan kontrak kerjasama kontraktor proyek alun-alun dalam rapat tersebut.

Ia menjelaskan bahwa pemutusan kontrak kerja sama itu lantaran realisasi pekerjaan yang jauh dari target.

"Kemudian yang paling mendasari juga soal mutu kualitas pekerjaan yang sangat rendah. Mutu betonnya sangat rendah sehingga dikhawatirkan struktur bangunannya di kemudian hari bisa membahayakan masyarakat," jelas Ashari.

Maka dari itu, Pemkot Kediri sepakat untuk tidak melanjutkan kerjasama dengan PT Surya Graha Utama KSO Sidoarjo.

Ashari mengungkapkan, bahwa Dewan juga menyarankan agar Pemkot Kediri tidak meneruskan pembayaran.

"Kami akan merekom dinas terkait agar tidak melakukan pembayaran pekerjaan yang mutunya rendah," tegasnya.

Dalam pernyataan terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Kediri, Endang Kartika Sari mengatakan bahwa pihaknya baru akan mengirim Surat Peringatan (SP) 3 terhadap pihak terkait, saat ditanyai tentang pemutusan kontrak kerja sama.