Banyuwangi Ditunjuk sebagai Pilot Digitalisasi Bansos Nasional, Bupati Ipuk: Kami Siap Berkontribusi

JawaPos.com – Pemerintah Pusat menunjuk Kabupaten Banyuwangi sebagai pilot program Bantuan Sosial (Bansos) berbasis digital. Program yang dicanangkan oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN) beserta sejumlah kementerian dan lembaga itu merupakan portal Perlindungan Sosial (Parlinsos) yang adaptif.

Hal tersebut diungkap dalam rapat terbatas antara Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani dengan Tim Digitalisasi Bansos di Banyuwangi, Jumat (18/7). 

Tim tersebut terdiri dari Plt Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah Kemenpan RB Cahyono Tri Birowo, Direktur Eksekutif Bidang Sinkronisasi Kebijakan Program Prioritas Ekonomi DEN Tubagus Nugraha, Principal Expert Government Technology dari DEN Rahmat Danu Andika, serta tim teknis dari Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Sosial. 

Plt Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah Kemenpan RB Cahyono Tri Birowo menjelaskan ada sejumlah indikator yang menjadi pertimbangan lintas kementerian dalam menunjuk Banyuwangi sebagai pilot digitalisasi bansos ini. 

“Di antaranya adalah kesiapan Banyuwangi yang dapat dilihat dari rekam jejak proses transformasi digital pemerintahannya selama ini, termasuk indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) yang sangat baik, serta komitmen pemimpin daerahnya yang tinggi,” ungkap Cahyono yang memimpin kunjungan Tim Digitalisasi Bansos tersebut.

Digitalisasi bansos ini, jelas Cahyono, merupakan ikhtiar pemerintah untuk membangun Digital Public Infrastructure (DPI). Data digital yang akan diolah meliputi identitas kependudukan digital, data biometrik untuk autentikasi, dan SPLP sebagai platform pertukaran data. 

“Melalui portal ini, masyarakat dapat mengakses proses verifikasi, pendaftaran, hingga pengelolaan bansos secara mandiri dan aman. Data yang akan kita gunakan adalah lintas kementerian dan lembaga, berbagi data lintas sektor,” terang Cahyono.

Principal Expert Government Technology DEN Rahmat Danu Andika menambahkan bahwa tahun ini pemerintah akan mulai menerapkan sistem penargetan parlinsos. Masyarakat nantinya bisa mengakses bantuan secara langsung dengan autentikasi yang andal. Permintaan bantuan yang masuk akan diproses melalui sistem seleksi otomatis yang transparan bagi publik. 

“Harapan kami, dengan portal ini nantinya tidak ada lagi cerita bansos salah sasaran dan tidak tepat guna. Untuk itulah, di piloting ini kita sangat membutuhkan keterbukaan pemikiran kepala daerah dan juga semangat bersama untuk mencoba cara baru. Banyuwangi yang sangat pas untuk memulai project ini,” ungkap Rahmat. 

Program bansos digital ini ditargetkan mulai dilaksanakan pada September mendatang. Sasaran bantuan yang akan disalurkan terlebih dahulu adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). “Jika ini sukses, maka sasaran dan cakupannya akan lebih diperluas,” terang Rahmat.

Bupati Ipuk menyambut optimis penunjukkan dari pemerintah pusat tersebut. Pemkab Banyuwangi akan berpartisipasi aktif untuk mengawal realisasi salah satu program unggulan Presiden Prabowo. “Prinsipnya, kami siap untuk berkolaborasi demi mewujudkan kemaslahatan rakyat,” tegas Ipuk.

Ipuk juga mengapresiasi langkah digitalisasi yang dicanangkan oleh pemerintah tersebut. Menurutnya, hal ini akan meningkatkan efektivitas dan dampak nyata terhadap berbagai program bantuan sosial yang selama ini telah bergulir.

“Dari konsep yang dipaparkan tadi, kami punya harapan besar, berbagai bantuan yang digulirkan pemerintah akan memberikan dampak yang signifikan pada masyarakat. Dengan sasaran yang tepat, warga penerima bantuan dapat lebih berdaya dan sejahtera,” jelasnya.