Ultimatum Dedi Mulyadi Kepada Orang Tua Murid: Jangan Dimanja, Dikasih Jajan Rp 30 Ribu, dan ke Sekolah Naik Motor

JawaPos.com - Pembinaan dan pembentukan karakter anak menjadi salah satu perhatian besar Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Sebagai pemimpin daerah, dia mempunyai tugas untuk membuat masyarakat menjadi lebih baik. Salah satu mengubah SMA dan SMK sederajat tidak membuat pungutan.

“Saya punya tanggung jawab, semua sekolah SMA Negeri tidak boleh ada pungutan. Kalau ada pungutan, kepala sekolahnya diberhentikan,” kata Dedi seperti dikutip dari Radar Bogor (Jawa Pos Group), Kamis (19/6).

Belum lama ini, kepala SMA di Bekasi diberhentikan karena membuat pungutan. Dia menekan, rakyat miskin tetap harus bersekolah. Apabila rakyat miskin masuk sekolah swasta, maka tetap akan menjadi tanggung jawab Gubernur Jawa Barat.

Oleh karena itu, Dedi mengultimatum para orang tua untuk ikut mendidik anak-anak mereka. Penegasan itu karena mantan bupati Purwakarta itu tidak negara yang sudah mengeluarkan banyak uang subsidi hingga triliunan rupiah demi pendidikan berakhir dengan terbuang sia-sia.

Jangan sampai pula siswa malah menjadi manja dan diberi uang jajan Rp 30 ribu setiap hari supaya tidak malas sekolah. "Sekolah itu gratis, (tapi) jajan Rp 30 ribu, lalu untuk apa? Karena yang mahal itu bukan biaya sekolahnya, tapi biaya jajannya. Ya ubah dong," tegasnya.

Saat ini, sebelum makan bergizi gratis (MBG) berlaku, maka diwajibkan bagi semua siswa untuk membawa bekal dari rumah. Sepulang sekolah, para siswa diminta berjalan kaki dan memakai sepeda, jika memang ada. Dedi Mulyadi tidak menyarankan siswa menggunakan sepeda motor ke sekolah. 

“Belum 17 tahun jangan dulu pakai motor. Kenapa? Karena naik motor sepulang sekolah malah keluyuran, tidak langsung pulang ke rumah, pergi ke mana-mana saja, ikut kelompok geng, berkelahi di jalan, ibunya jadi repot, motornya rusak, anaknya malah ditahan (ditangkap polisi),” jelas dia.

Menurut dia, masalah tersebut tentu membuat susah semua pihak. Rata-rata anak bermasalah biasanya datang dari keluarga dengan kondisi ekonomi kelas bawah. 

Tak hanya itu, Gubernur Jawa Barat ini juga menyinggung soal aturan pekerjaan rumah (PR) bagi para siswa. "PR-nya seperti apa? Ya PR-nya itu ayo di rumah cuci piring sendiri, PR itu mengepel sendiri, mengerjakan PR itu menyeterika sendiri, mengerjakan PR itu masuk ke dalam penilaian guru,” tukas politikus Partai Gerindra itu.