Kejati Jatim Berhasil Selamatkan Uang Negara Sebesar Rp 8,6 Triliun, Berikut Rinciannya

potret Kepala Kejati Jatim Mia Amiati.

JawaPos.com – Mengakhiri periode kerja tahun 2023, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur berhasil menorehkan angka fantastis terkait penyelamatan uang negara di wilayahnya.

Diketahui, besaran nilai uang negara yang berhasil diselamatkan oleh Kejati Jawa Timur itu sebesar Rp 8,6 triliun.

Selain itu, Kejati juga menghentikan penuntutan 299 perkara berdasarkan keadilan restoratif.

Kepala Kejati Jawa Timur Mia Amiati mengungkapkan, dari jumlah capaian kinerja Kejati Jatim tersebut, dapat dilihat bahwa pihak kejaksaan telah berhasil menjalankan tugas dan fungsinya dengan optimal.

Mia juga mengatakan bahwa pihaknya bakal berupaya semaksimal mungkin agar kinerja Kejati Jatim ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan lagi pada tahun-tahun berikutnya. Sehingga, manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh negara.

“Kami akan terus berupaya meningkatkan kinerja di tahun-tahun mendatang. Tentu dengan kerja keras dan dukungan berbagai pihak,” kata Mia, seperti yang dikutip Radar Surabaya (JawaPos Grup).

Baca Juga: Berkas Perkara Firli Bahuri Kini Dilimpahkan ke Kejati DKI Jakarta

Jumlah uang negara yang diselamatkan Kejati Jatim itu diketahui berasal dari beberapa bidang perkara yang telah diselesaikan, diantaranya di bidang tindak pidana umum, restorative justice, dan tindak pidana khusus seperti korupsi.

Lebih lanjut, Mia pun merincikan jumlah perkara dari masing-masing bidang tindak pidana tersebut selama tahun 2023 lalu. Untuk restorative justice, ada sebanyak 36 perkara.

“Rumah RJ 1.739 unit dan Balai Rehabilitasi Mitra Adhyaksa 25 unit,” ujarnya.

Lalu, di bidang tindak pidana umum, menurut Mia, pra penuntutan berjumlah 16.986 perkara, penuntutan 13.064 perkara, upaya hukum 954 perkara, dan eksekusi 12.462 perkara.

Termasuk sebanyak 299 perkara terkait narkotika diselesaikan oleh Kejati Jatim melalui rehabilitasi.

Sementara itu, di bidang tindak pidana khusus, Kejati Jatim menangani sejumlah perkara dugaan tindak pidana korupsi atas aset Pemerintah Kota Surabaya berupa dokumen persil 39 di Kelurahan Babatan.

Kerugian negara akibat perkara ini mencapai Rp 11 miliar, namun berhasil diselamatkan.