BPKAD Jawa Timur Sebut Digitalisasi Memudahkan Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

JawaPos.com–Perkembangan teknologi semakin pesat. Transformasi digital di masyarakat juga sangat cepat. Pemerintah menyambut fenomena itu dengan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Pola tersebut memiliki motivasi memudahkan pola perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan. Utamanya pada sektor keuangan.

Wacana tersebut menjadi bahasan pada talk show yang digelar Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah atau BPKAD Jawa Timur. Talk show tersebut menghadirkan analis monitoring evaluasi dan pelaporan pusdatin Grisena Ergasera, Pranata Komputer Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Shofa Taftazanie, serta Sekretaris BPKAD Jawa Timur.

Ketiga pembicara tersebut sepakat bahwa digitalisasi sistem keuangan daerah sangat penting. Pengelolaan, perencanaan, penganggaran akurat dan akuntabel.

Grisena mengatakan, saat ini, pemerintah sudah menyiapkan aplikasi. ”Aplikasi itu akan didukung satu data sehingga menghasilkan pengelolaan perencanaan anggaran yang tepat,’’ ucap Grisena.

Sekretaris BPKAD Jawa Timur Kholiq Abdillah mengatakan, sistem pengelolaan, perencanaan, dan pelaporan berbasis digital sudah diterapkan Pemprov Jawa Timur. Aplikasi tersebut terintegrasi pada semua OPD.

”Sistem ini, memudahkan semua OPD, mulai perencanaan hingga pelaporan penggunaan anggaran,’’ ucap Kholiq Abdillah.

Model pengelolaan berbasis digital membawa efek positif. Selain memudahkan, kontrol terhadap pengelolaan keuangan pada semua lini bisa berjalan optimal. Dengan begitu, kinerja pengelolaan keuangan akan sesuai aturan yang berlaku.

Tentu, ada poin lain yang tetap harus diperhatikan dalam penyusunan anggaran belanja daerah. Pranata Komputer Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Shofa Taftazanie menjelaskan, program dan target prioritas yang ditetapkan pemerintah pusat.

”Perencanaan pengelolaan keuangan harus menyesuaikan itu,’’ tegas Shofa.

Kemudian, lanjut dia, setiap daerah memiliki standarisasi harga yang beragam. Pemerintah harus menyesuaikan harga tersebut. Artinya, pengelolaan keuangan yang berbasis digital harus disesuaikan dengan aturan, serta program dan target nasional yang sudah digariskan oleh pemerintah pusat.