Logo JawaPos
Author avatar - Image
Kamis, 27 Oktober 2022 | 02.46 WIB

Pembangunan Jalan Pansela Baru Mencapai 53 Persen

Ilustrasi KPU. - Image

Ilustrasi KPU.

JawaPos.com–Pembangunan jalan Pantai Selatan atau Jalur Lintas Selatan (JLS) dari Pacitan hingga Banyuwangi sepanjang 627,57 km perlu dipercepat. Jalur tersebut sangat dibutuhkan untuk mengurangi disparitas antara wilayah utara dan selatan Jawa Timur.

Permintaan itu disampaikan anggota Komisi D DPRD Jatim M. Satib. Menurut dia, kendala utama pembangunan jalan Pansela terletak pada proses pembebasan lahan yang dibebankan tanggung jawabnya kepada pemerintah kabupaten/kota. Padahal, sebagian besar lahan yang hendak dibebaskan itu berupa hutan dan perkebunan yang menjadi kewenangan Perum Perhutani.

”Pembebasan lahan jalan Pansela di wilayah Perum Perhutani itu harus dikoordinasikan antara kabupaten, provinsi, dan pusat. Sebab, jika hanya dibebankan kabupaten, progresnya akan lambat,” kata Satib, politikus asal Jember itu.

Satib menjelaskan, jalan Pansela yang sudah rampung pengerjaan fisiknya baru separo. Yakni sekitar 53,80 persen atau setara 337,66 km terbentang dari Pacitan hingga Kedungsalam, Malang (lot 9). Sedangkan sisanya sepanjang 289,91 km terbentang dari Malang hingga Banyuwangi.

”Dari Malang, Lumajang, Jember, hingga Banyuwangi, itu sebagian besar jalan Pansela melalui kawasan hutan bahkan hutan lindung seperti di Baluran, Banyuwangi. Perlu kiranya kabupaten juga diberikan target untuk pembebasan lahan sehingga jika ada kendala provinsi dan pusat bisa segera membantu,” ujar Satib.

Percepatan jalur Pansela, lanjut dia, diperlukan untuk mengungkit perekonomian kawasan slatan yang selama ini masih tertinggal. Padahal di wilayah tersebut banyak potensi wisata alam, perkebunan, perikanan, maupun pertanian, yang bisa dikembangkan untuk mendongkrak perekonomian masyarakat sekitar.

”Saya yakin jika jalan Pansela tuntas, perekonomian kawasan selatan Jatim akan setara bahkan bisa melampaui kawasan utara Jatim. Kuncinya, tinggal bagaimana kita bisa melakukan akselerasi,” ungkap Satib.

Dia berharap, BPJN (Balai Pusat Jalan Nasional) lebih aktif melakukan koordinasi dan bersinergi dengan pemerintah provinsi maupun kabupaten. Sehingga, kendala pembebasan lahan bisa tertangani dengan baik dan pengerjaan fisik jalan bisa terus berkesinambungan.

Dia menambahkan, Pemprov Jatim hingga 2023 menargetkan jalan Pansela yang bisa dioperasikan sepanjang 390,74 km atau setara 62,24 persen. Pengerjaan fisik yang berjalan adalah sepanjang 52,97 km.

”Jangan berhenti di perbatasan Malang-Lumajang, kita tentu berharap bisa dilanjutkan hingga Banyuwangi. Kuncinya adalah pembebasan lahan karena pengerjaan fisik jalan tak bisa dilakukan jika belum dibebaskan,” ucap Satib.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore