Kamis, 14 Dec 2017
baliexpress
icon featured
Balinese

PHDI Bali Sebut Tak Pernah Ada Pembahasan Libur Fakultatif Dipawali

Kamis, 12 Oct 2017 08:10 | editor : I Putu Suyatra

PHDI Bali Sebut Tak Pernah Ada Pembahasan Libur Fakultatif Dipawali

KETUA PHDI BALI: Prof. I Gusti Ngurah Sudiana (DOK. BALI EXPRESS)

BALI EXPRESS, DENPASAR - Belakangan ini marak menjadi pebincangan di masyarakat terkait dengan pelaksanaan Hari Raya Dipawali. Hal ini lantaran hari raya tersebut kini diusulkan menjadi salah satu peringatan yang disertai dengan libur fakultatif. Hal tersebut dimuat dalam surat edaran dengan nomor : B-4240/DJ.VI/BA.03.1/10/2017, tertanggal 4 Oktober 2017 dengan Kop surat Kementrian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Hindu.

Adapun kutipan surat tersebut yakni,  “Menerangkan surat Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Hindu, Kementrian Agama RI Nomor : P-1134/DJ.VI/BA.03.1/04/2016 tanggal 25 April 2016 tentang libur fakultatif tahun 2017. Maka dengan ini diberikan penjelasan secara terperinci mengenai Raya Dipawali.”Hari Raya Dipawali dirayakan pada tanggal 18 dan 19 Oktober 2017, untuk itu mohon kiranya Bapak/ibu memberikan libur Fakultatif 1 (satu) hari diantara kedua tanggal tersebut kepada karyawan/karyawati dan anggota TNI/Polri yang beragama Hindu di instansi yang bapak/ibu pimpin agar dapat melaksanakan upacara keagamaan sebagai kewajiban umat beragama,” begitulah isi petikan surat edaran yang ditujukan kepada Gubernur Seluruh Indonesia, Pimpinan Instansi Sipil, TNI/Polri, dan Pimpinan BUMN atau Swasta yang ditandatangani langsung Dirjen Bimas Hindu Kementrian Agama RI, I Katut Widnya dilengkapi dengan cap. Serta ditembuskan kepada Mentri Agama RI, Ketua PHDI Pusat, Ka. Kanwil Kementrian Agama seluruh Indonesia, dan Gema Sadhana.

Terkait beredarnya surat tersebut, Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali pun angkat bicara. Dikonfirmasi Rabu (11/10) kemarin, Ketua PHDI Bali, Prof. I Gusti Ngurah Sudiana mengaku sama sekali belum mengetahui adanya surat semacam itu beredar di masyarakat. Bahkan pihaknya sebagai pimpinan lembaga Umat Hindu baru mengetahui prihal surat ini ketika dihubungi wartawan Bali Express (Jawa Pos Group) hari ini (kemarin, Red).

“Saya belum tahu suratnya, bahkan saya baru dengar sekarang (kemarin, Red) dari wartawan,” terangnya.

Sudiana tetap meyakini terkait keluarnya surat edaran tersebut tentunya dengan maksud dan tujuan yang baik. Namun, perlu dicermati aturan bahwa untuk mengusulkan hari raya masuk kategori fakultatif diperlukan beberapa tahapan yang harus ditempuh. Dan proses pengusulanya pun harus sesuai dengan kearifan lokal yang ada.

“Apakah itu memang hari suci umat Hindu di Indonesia atau di luar negeri. Jadi kepastian tersebut harus diperjelas dulu,” saran Sudiana.

Hal ini dapat dilakukan dengan melaksanakan diskusi yang nantinya melahirkan rekomendasi. “Namun jika seperti ini, ya dibahas aja belum pernah tapi tiba-tiba menjadi libur fakultatif kan aneh,” ungkapnya.

“Untuk mengusulkan Hari Suci Siwaratri aja lama prosesnya,” tambahnya lagi.

Namun, untuk pelaksanaan hari raya ini Sudiana mengaku pernah mengikuti perayaannya beberapa kali. Sedangkan untuk menjadi libur fakultatif memang belum pernah dibahas sampai saat ini. Kalau pun ingin dijadikan libur fakultatif, pihaknya menyarankan untuk melaksanakan diskusi dan sosialisasi kepada masyarakat tantang makna dan tujuan pelaksanaan upacara tersebut.

“Hal ini guna mengindari terjadinya pro kontra di masyarakat di kemudian hari,” tutup Sudiana. 

(bx/gus /yes/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia