JawaPos Radar | Iklan Jitu

Kominfo Imbau Jangan Asal Pakai Aplikasi Pinjam Uang, Ini Bahayanya

09 November 2018, 11:06:10 WIB | Editor: Fadhil Al Birra
Aplikasi pinjam uang, Kemenkominfo Fintech, Fintech Akses Kontak HP
Ilustrasi: Financial technology (fintech). Kominfo Imbau Jangan Asal Pakai Aplikasi Pinjam Uang, Ini Bahayanya (pymnts.com)
Share this

JawaPos.com – Topik soal layanan pinjaman uang berbasis online atau Financial Technology (Fintech) lending tengah marak diperbincangkan. Sejak beberapa bulan belakangan bahkan muncul kasus penagihan yang tidak sesuai gara-gara aplikasi tersebut dapat mengakses data kontak pengguna yang berutang.

Buntutnya, masyarakat yang tidak tahu apa-apa (tidak merasa berutang) mendadak dibuat resah lantaran tiba-tiba merasa dihubungi penyedia jasa keuangan yang menagih utang. Alih-alih mudah mendapat kucuran dana segar dalam waktu singkat, aplikasi pinjam uang online kini menjadi sorotan.

Menanggapi hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) selaku regulator terkait aplikasi-aplikasi yang dimaksud hanya bisa memberikan imbauan. Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika (Aptika) Kemenkominfo Semuel Abrijani Pangerapan menegaskan bahwa pihaknya hanya bisa bertindak dari sisi aplikasi saja. “Kalau ada pelanggaran dari layanan fintech dimaksud, itu wewenangnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK),” ujarnya kala ditemui JawaPos.com di kantor Kemenkominfo di Jakarta, Kamis (8/11) malam.

Aplikasi pinjam uang, Kemenkominfo Fintech, Fintech Akses Kontak HP
Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika (Aptika) Kemenkominfo Semuel Abrijani Pangerapan (paling kanan) di gedung Kemenkominfo Jakarta, Kamis (8/11). (Rian Alfianto/JawaPos.com)

Setelah ditindaklanjuti OJK, lanjut pria yang karub disapa Semmy itu, baru kemudian Kemenkominfo bisa mengambil tindakan. Hal tersebut juga masih melihat seberapa besar pelanggaran aplikasi tersebut. “Jika memang ada tuntutan lebih jauh bisa dibawa ke meja hijau. Itu mengacu pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE),” tegas Semmy.

Lebih jauh, kaitannya dengan UU ITE dalam kasus aplikasi fintech lending lantaran penyalahgunaan data. Menurut Semmy, aplikasi yang mengambil kontak tanpa sepengetahuan nasabah, dan tanpa verifikasi lebih dalam layaknya meminjam uang secara offline adalah bentuk pelanggaran. Adapun terkait dengan pelanggaran penyalahgunaan data disebut menjadi ranah Kemenkominfo. Sementara untuk izin operasi menjadi ranah OJK.

“Secara umum, UU ITE Pasal 32 menjelaskan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan transmisi dan memindahkan informasi elektronik milik orang lain akan dipidana dengan penjara paling lama delapan tahun dan atau denda maksimal Rp 2 miliar,” jelas Semmy.

Selanjutnya, dalam menindaklanjuti aplikasi layanan pinjam uang online yang tidak sesuai atau terbukti melakukan pelanggaran, Kemenkominfo juga sudah bekerja sama dengan penyedia toko aplikasi dalam hal ini Google Play Store dan Apple Apps Store. Kendati begitu, Semmy sependapat bahwa aplikasi yang menyalahi aturan atau ‘nakal’ dapat ditindak secara hukum.

Terakhir, Kemenkominfo mengimbau masyarakat untuk tidak sembarang menggunakan aplikasi-aplikasi fintech lending. Kemenkominfo menyarankan, jika memang terpaksa harus menggunakan (berutang), masyarakat diminta untuk selektif memilah aplikasi-aplikasi yang sesuai. Pasalnya, baik Kemenkominfo maupun OJK dikatakan sudah membuka keran iformasi yang jelas.

Bagi masyarakat yang tidak tahu, aplikasi-aplikasi tersebut jika memang memenuhi kriteria, maka akan masuk ke dalam aplikasi yang terdaftar dan diawasi OJK. Masyarakat bisa melakukan pengecekan aplikasi melalui situs www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi.

Sekadar informasi, hingga Oktober 2018 ada 73 fintech lending yang terdaftar di OJK. OJK pun rutin meng-update nama-nama fintech legal yang terdaftar di situsnya yang bisa dijadikan rujukan masyarakat.

Kemenkominfo juga meminta masyarakat aktif dengan mengadukan jika menemui adanya aplikasi fintech lending ilegal yang tidak terdaftar OJK. Pengaduan bisa lewat situs resmi Aduankonten.id atau melalui email ke aduankonten@mail.kominfo.go.id.

(ryn/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up