JawaPos.com - Perkumpulan Atlet Tunarungu Indonesia (PATRIN) buka suara terkait viralnya sejumlah atlet tunarungu yang menggalang dana untuk mengikuti kejuaraan internasional. PATRIN memastikan pengiriman atlet tersebut tidak melalui jalur koordinasi resmi organisasi. 

Klarifikasi tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum PATRIN, Dimyati Hakim dan Wakil Sekretaris Jenderal Agung Baghaskoro. Mereka menegaskan PATRIN tidak mengetahui maupun memberikan persetujuan terkait penggalangan dana yang dilakukan para atlet tersebut.

Agung juga meluruskan mengenai status PATRIN dalam pembinaan atlet tunarungu di Indonesia. PATRIN, atau Indonesian Association of the Deaf Athlete (IADA) mengklaim sebagai satu-satunya wadah resmi yang diakui International Committee of Sports for the Deaf (ICSD).

Baca Juga: Pesta Gol PSS Sleman ke Gawang Persiku Kudus, Pieter Huistra Bicara Kesiapan Hadapi Liga

"Di bawah kepemimpinan Ketua Umum Bapak Dimyati Hakim, kami memiliki legitimasi untuk menaungi, membina, dan mengirimkan atlet tunarungu Indonesia ke ajang resmi internasional," kata Agung dalam keterangan resminya.

Agung menjelaska, setiap pengiriman atlet tunarungu ke ajang internasional wajib melalui mekanisme koordinasi resmi. PATRIN menyebut proses tersebut perlu melibatkan komunikasi dengan National Paralympic Committee of Indonesia (NPCI) Kemenpora sebelum kontingen diberangkatkan.

Maka itu, PATRIN menyayangkan adanya pengiriman atlet yang dilakukan tanpa koordinasi dengan pihak terkait. Mereka menilai persoalan tersebut perlu diluruskan agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi atlet maupun citra Indonesia di level internasional.

Baca Juga: Hasil Moto2 Aragon: Mario Aji Finis di Posisi ke-24

"Kami akan segera menelusuri mengapa atlet-atlet tersebut bisa dikirim tanpa koordinasi secara resmi kepada kami, kepada NPC, dan kepada Kemenpora. Ini harus diluruskan agar tidak merugikan atlet dan mencoreng nama baik Indonesia," ujar Agung.

PATRIN memastikan persoalan tersebut akan ditindaklanjuti melalui komunikasi dengan pihak-pihak terkait. Organisasi tersebut ingin memastikan proses pengiriman atlet ke kejuaraan internasional berjalan transparan, profesional, dan tetap mengutamakan kepentingan atlet.

"Kami akan segera mencoba berkomunikasi dan menelusuri mengapa atlet-atlet tersebut bisa dikirim tanpa koordinasi secara resmi kepada kami selaku PATRIN/IADA, kepada NPC, dan kepada Kemenpora. Ini harus diluruskan agar tidak merugikan atlet dan mencoreng nama baik Indonesia di mata internasional," ucap Agung.

Sebelumnya, sejumlah atlet tunarungu diketahui melakukan penggalangan dana di kawasan car free day (CFD) Sudirman. Mereka mengumpulkan donasi hingga Rp700 juta untuk memenuhi kebutuhan tampil pada Asia Pacific Deaf Multi-Sports Championships 2026 di Penang, Malaysia.

Aksi penggalangan dana tersebut dilakukan karena para atlet mengaku belum mendapatkan bantuan dari pemerintah dalam hal ini Kemenpora. Kondisi itu kemudian menjadi perhatian publik hingga PATRIN memberikan klarifikasi mengenai mekanisme pengiriman atlet ke ajang internasional.