JawaPos.com - Polarisasi politik dan perpecahan di ruang sipil dinilai sudah terjadi secara vulgar di Indonesia belakangan ini. Fenomena faksionalisasi yang kian meruncing ini dinilai dapat mengancam tata kelola pemerintahan jika tidak segera dimitigasi melalui konsolidasi nasional yang nyata.
Pengamat politik Boni Hargens mengapresiasi langkah kritis generasi muda ini. Ia tidak menampik bahwa situasi sosial-politik saat ini memang sedang berada dalam ketidakpastian akibat ego kelompok yang menonjol.
"Persatuan nasional itu menjadi isu terbesar hari ini. Faksionalisasi, perpecahan di dalam masyarakat sipil, polarisasi politik, itu terjadi secara vulgar belakangan dan itu yang membuat situasi ini tidak menentu," ungkap Boni dalam diskusi publik bertajuk "Persatuan Nasional Sebagai Agenda Perbaikan Tata Kelola Bangsa" di Jakarta, Senin (22/6).
Guna meredam tensi tersebut, Boni mendesak pemerintah untuk mengevaluasi strategi komunikasi publik mereka. Menurutnya, kegaduhan sering kali muncul bukan karena programnya buruk, melainkan akibat tersumbatnya saluran informasi.
"Komunikasi dari kelompok PR (humas) pemerintah juga harus diperbaiki supaya ada keselarasan antara kehendak rakyat dan niat baik pemerintah," tambahnya.
Salah satu contoh miskomunikasi yang sempat memicu riuh di tengah masyarakat adalah implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Boni menilai program andalan Presiden Prabowo ini sebenarnya memiliki visi strategis jangka panjang.
"Beliau (Presiden Prabowo) punya mimpi besar yaitu bagaimana membuat masyarakat Indonesia itu kuat, mandiri di dalam berbagai aspek," jelas Boni. Ia menambahkan, MBG didesain untuk menyiapkan generasi masa depan yang cerdas lewat pemenuhan gizi seimbang.
Meski implementasi di lapangan sempat diwarnai korupsi, Boni memuji respons cepat aparat penegak hukum yang langsung menyikat oknum-oknum nakal penyalahguna anggaran.
"Langkah pemerintah sudah luar biasa melakukan penegakan hukum, menangkap beberapa oknum yang memang terlibat di dalam penyalahgunaan program MBG ini, dan kita apresiasi itu," tuturnya.
Boni mengingatkan bahwa keutuhan Indonesia bukanlah sesuatu yang gratis atau terjadi secara otomatis. Keberlanjutan negara ini sangat bergantung pada keputusan kolektif warganya.
"Persatuan nasional itu kan bukan takdir, itu adalah pilihan kita. Maka kita harus secara sadar untuk selalu memilih untuk bersatu sebagai sebuah Indonesia," tegas Boni.
Ia menekankan bahwa persatuan sejati melampaui sekadar ikatan fisik. Dibutuhkan keselarasan rasa, pikiran, dan visi dari seluruh elemen bangsa demi menjaga Indonesia agar tetap tegak berdiri selamanya.
Di lokasi yang sama, Direktur Indonesia Millenials Center (IMC) Yerikho Menurung menegaskan, perbaikan tata kelola negara yang bersih dan efektif mustahil terwujud di atas fondasi masyarakat yang terpecah belah.
"Untuk perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar itu, butuh yang namanya persatuan nasional. Karena sudah termaktub di dalam sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia, dan itu kita harus menerapkan secara radikal," ujar Yerikho.
Menurut Yerikho, Pemerintah saat ini memiliki sejumlah program sosialis seperti MBG, Sekolah Rakyat, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan lainnya. Namun, permasalahan ada pada tata pelaksanaannya. Hal inilah yang memicu berbagai gelombang aksi dari mahasiswa dan masyarakat sipil.
"Mungkin (demo) ini belum puncak, ini menjadi pengantar, atau pengingat bagi penguasa hari ini. Untuk bagaimana caranya mereka mengonsolidasikan pemerintahan, bagaimana men-delivery message ini dengan bijak," katanya.