JawaPos.com - Polemik kepemimpinan di internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dipastikan berakhir setelah keluarnya Surat Keputusan (SK) Kementerian Hukum (Kemenkum) yang mengesahkan Muhamad Mardiono sebagai Ketua Umum DPP PPP periode 2025–2030.
Menanggapi hal itu, sejumlah Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP di Provinsi Banten, termasuk DPC PPP Pandeglang, menegaskan dukungan penuh dan menyerukan seluruh kader untuk menghormati keputusan hukum tersebut.
“Alhamdulillah, dengan penuh rasa syukur dan bahagia kami menyambut resmi ditetapkannya Bapak Muhammad Mardiono sebagai Ketua Umum DPP PPP periode 2025–2030. Semoga kepemimpinan beliau menjadi awal baru bagi PPP untuk semakin kokoh, solid, dan mampu menjawab harapan umat serta bangsa,” kata Ketua DPC PPP Pandeglang, E. Supriadi, Sabtu (4/10).
Supriadi menambahkan, keluarnya keputusan pemerintah menandai berakhirnya polemik dualisme yang sempat membayangi partai berlambang Ka'bah tersebut. Karena itu, ia menegaskan tidak ada lagi alasan bagi kader maupun simpatisan untuk memperpanjang konflik internal.
“Keputusan hukum dari pemerintah sudah jelas mengesahkan Pak Mardiono sebagai Ketua Umum PPP 2025–2030. Kami mengajak seluruh kader untuk taat dan patuh terhadap keputusan tersebut. Mari kita bersatu, jangan mau dipecah belah lagi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Supriadi mengajak seluruh kader menjadikan momentum pengesahan Mardiono sebagai penguat semangat persatuan, kebersamaan, dan loyalitas dalam tubuh PPP.
Ia menekankan, fokus utama partai saat ini adalah menjaga marwah, memperkuat basis umat, serta menyiapkan diri menghadapi Pemilu 2029.
“Mari kita jadikan momen ini untuk memperkokoh semangat persatuan dan pengabdian seluruh kader PPP di seluruh Indonesia. Kita harus terus berjuang menjaga marwah partai, mengabdi kepada umat, dan berkontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Bersatu, berkhidmat, dan berjuang demi Transformasi PPP untuk Indonesia,” ujarnya.
Sementara, Ketua Umum PPP terpilih periode 2025-2030, Muhamad Mardiono, menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah setelah mengesahkan kepengurusan struktur partai yang dipimpinnya. Hal ini setelah PPP menggelar Muktamar X di Mercure Ancol, Jakarta Utara, pada Sabtu (27/10).
Pernyataan ini disampaikan Mardiono merespons keputusan Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas yang telah menandatangani Surat Keputusan (SK) Kepengurusan PPP periode 2025-2030.
"Untuk yang pertama saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah yang pada hari ini telah mengesahkan atas hasil muktamar ke X yang diselenggarakan di Jakarta," ucap Mardiono ditemui dikediamannya, Permata Hijau, Jakarta, Kamis malam (2/10).
"Alhamdulillah kami mendapatkan pelayanan yang cepat. Sebagaimana karena Kementerian Hukum telah memberikan layanan melalui proses digitalisasi. Ini tentu merupakan satu harapan bagi masyarakat, bagi kami semua agar kita semua bisa mendapatkan pelayanan-pelayanan yang cepat dari pemerintah," sambungnya.
Mardiono juga menyampaikan terima kasih kepada para kader partai berlambang Ka'bah yang telah memberikan dukungan kepada dirinya untuk kembali memimpin PPP pada periode 2025-2030.
"Selanjutnya juga saya ucapkan juga terima kasih kepada kader-kader Partai Persatuan Pembangunan. Baik apakah itu peserta muktamirin maupun peserta dari luar muktamirin yang telah ikut hadir berpartisipasi dalam selenggaran Muktamar ke X itu," tuturnya.
Mardiono tak memungkiri terdapat perdebatan dari hasil Muktamar X PPP. Ia mengajak kubu Agus Suparmanto yang sebelumnya mengklaim kemenangan hasil Muktamar X PPP untuk bersama-sama membangun masa depan partai.
"Bahwa kemudian di dalam arena muktamar itu terjadi perbedaan pendapat. Tentu saatnya lah sekarang karena PPP dalam hasil mutamar itu sudah disahkan oleh Kemenkum. Oleh karena itu mari saatnya kita bergandeng tangan bersama-sama untuk membesarkan PPP kembali untuk terus berperan aktif bersama-sama dengan seluruh komponen Partai Persatuan Pembangunan di seluruh Indonesia untuk kita mulai bekerja," imbuhnya.
Adapun, susunan pengurus DPP PPP periode 2025-2030 dalam surat Lampiran Surat Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-14.AH.11.02 Tahun 2025 sebagai berikut:
- Ketua Umum: Muhamad Mardiono
- Wakil Ketua Umum: Epyardi Asda, Ermalena, Rusli Effendi,
- Sekretaris Jenderal: Imam Fauzan A Uskara
- Wakil Sekretaris Jenderal: Atik Heru Maryanti
- Bendahara Umum: Arya Permana Graha
- Ketua Bidang Pemenangan Pemilu: Patrika Susana
Diketahui, Mardiono mendaftarkan kepengurusan ke Kementerian Hukum (Kemenkum), sejak Selasa (30/9). Penyerahan berkas itu dilakukan lebih dulu, setelah kemudian kubu Agus Suparmanto menyerahkan hasil Muktamar ke Kemenkum, pada Rabu (1/10).