JawaPos.com – Muktamar X PPP yang digelar di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, pada Sabtu (27/9) berujung saling klaim kemenangan secara aklamasi. Kubu Muhamad Mardiono menyatakan pemilihan Ketua Umum PPP periode 2025–2030 telah selesai dan dimenangkan oleh Mardiono. Di sisi lain, kubu Agus Suparmanto juga mengklaim kemenangan dengan cara serupa.
Pimpinan Sidang Muktamar X PPP, Amir Uskara, mulanya mengumumkan Mardiono sebagai calon ketua umum terpilih usai menjadi satu-satunya calon yang hadir. Amir mengklaim, Mardiono didukung oleh 1.304 muktamirin pemilik hak suara.
“Selamat Pak Mardiono atas terpilihnya secara aklamasi dalam Muktamar X yang baru saja kami ketok palunya,” kata Amir Uskara dalam konferensi pers usai muktamar, Sabtu malam (27/9).
Penetapan calon ketua umum ini maju dari jadwal semula. Mardiono menyebut sejak awal sudah ada tanda-tanda potensi keributan dalam muktamar. Karena itu, berdasarkan AD/ART partai, proses pemilihan dapat dipercepat jika dinilai dalam kondisi darurat.
“Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, maka proses bisa dipercepat dan kemudian ini kita anggap sebagai penyelamatan dalam kondisi situasi yang sangat darurat,” ujar Mardiono.
Namun, keputusan itu langsung ditolak sebagian peserta Muktamar. Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Muhammad Romahurmuziy alias Romy menyatakan penetapan Mardiono tidak sah. Menurutnya, pemilihan yang dilakukan di sebuah ruangan lantai 10 Hotel Mercure, Jakarta Utara, menyimpang dari mekanisme partai.
“Kami mengajak seluruh pihak termasuk Pak Mardiono dan rekan-rekan yang menyatakan diri melalui sebuah kamar di lantai 10 Hotel Mercure telah terpilih secara aklamasi. Saya perlu menyampaikan bahwa ini bukan Muktamar, tetapi mau ngamar,” sindir Romy dalam acara Tasyakuran Muktamar X PPP di Discovery Ancol, Jakarta Utara, Minggu (28/9).
Romy menegaskan, Muktamar tidak mungkin digelar hanya di suatu ruangan dengan jumlah peserta terbatas.
“Tentulah tidak mungkin sebuah Muktamar PPP yang pesertanya ada 1.304 orang kemudian berkumpul di salah satu kamar hotel dan menyatakan telah terpilih secara aklamasi seorang ketua umum,” tegasnya.
Sementara, Agus Suparmanto menyatakan tidak ada dualisme kepemimpinan dalam hasil Muktamar X PPP. Ia mengajak kubu Mardiono untuk bersama-sama membangun PPP.
"Setelah Muktamar selesai kita bersatu lagi, bertegur sapa, berangkulan lagi dalam menyampaikan langkah bersama membangun dan membesarkan PPP," ucap Agus dalam acara Tasyakuran Muktamar PPP di Discovery Ancol, Jakarta Utara, Minggu (28/9).
Mantan Menteri Perdagangan (Mendag) era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) itu meminta para kader PPP untuk tidak berlarut dalam Muktamar X. Ia meminta para kader partai Ka'bah menyongsong masa depan partai.
"Tidak boleh di antara kita berlarut dengan Muktamar, karena Muktamar sudah selesai dengan sebuah keputusan yang diambil. Saatnya kita menatap ke depan dan mengayunkan langkah bersama," tegasnya.
Dualisme kepemimpinan sejak era Romahurmuziy
Fenomena saling klaim kemenangan ini mengulang sejarah dualisme kepemimpinan di tubuh partai Ka’bah. Pada 2014, menjelang Pilpres, konflik serupa juga terjadi.
Saat itu, Romy menolak sikap Ketua Umum Surya Dharma Ali yang mendukung pencalonan Prabowo Subianto. Romy lantas menginisiasi Rapimnas di Jakarta yang dihadiri 26 Ketua DPW dan 25 pengurus pusat, hingga akhirnya Suryadharma Ali diturunkan dari kursi ketua umum.
Masih di tahun yang sama, dualisme kembali mencuat lewat dua Muktamar yang digelar kubu Romy dan Djan Faridz. Muktamar Ancol pada 2 November 2014 menetapkan Djan Faridz sebagai ketua umum, sedangkan Muktamar Surabaya pada 15–19 Oktober 2014 memilih Romy.
Dualisme itu baru berakhir pada 2017 setelah Mahkamah Agung (MA) memutuskan lewat Peninjauan Kembali (PK) bahwa kepemimpinan Romy yang sah. Putusan tersebut sebelumnya didahului oleh Muktamar islah yang digelar pada 2016 di Jakarta.