JawaPos.com - Setiap kali Pemilu atau Pilpres, selalu muncul kelompok yang memilih tidak menyalurkan suaranya alias golongan putih (golput). Pada Pilpres 2019 lalu, tingkat golput hampir 20 persen.

 

Sejumlah kelompok masyarakat menyatakan anti golput karena tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan mencoblos pemimpin baru, pada Pilpres tahun depan. 

 

 

Komitmen anti golput itu disampaikan sejumlah elemen buruh dari Jawa Timur (Jatim). Koordinator Poros Buruh Jatim Muadji mengatakan, hampir sepuluh tahun terakhir banyak kebijakan yang justru menjadi malapetaka bagi kalangan buruh di Indonesia. 

 

Untuk itu Poros Buruh untuk Perubahan Jawa Timur berharap ke depan ada perubahan kebijakan perburuhan nasional. Sehingga bisa membawa kesejahteraan bagi para buruh. Pada momen tersebut, Poros Buruh untuk Perubahan Jawa Timur menjatuhkan dukungan untuk pasangan Anies-Muhaimin (AMIN). Deklarasi dihadiri Co-Captain TIMNAS AMIN Jumhur Hidayat. 

 

 

"Sejak 2015, dengan lahirnya PP 78/2015 tentang Pengupahan telah memberangus hak berunding kaum buruh dalam penentuan upah," katanya di Sidoarjo pada Rabu (13/12). Begitu juga dengan peraturan lainnya, seperti yang membuka kelonggaran tenaga kerja asing (TKA), khususnya dari China. Keberadaan TKA ini mereka anggap sudah mengambil hak bekerja pekerja lokal. 

 

Muadji juga menyinggung soal lahirnya UU Omnibus law  tentang Cipta Kerja (Ciptaker). Menurut dia, UU Ciptaker itu sudah mengamputasi sejumlah hak buruh. "Utamanya dalan keamanan mendapat pekerjaan dan hak mendapatkan uang atau upah layak secara kemanusiaan," tuturnya. 

 

 

Dia menegaskan elemen buruh di Jawa Timur benar-benar menginginkan adanya perubahan. Khususnya di sektor kebijakan perburuhan.

 

Deklarasi Poros Buruh ini dihadiri oleh perwakilan pimpinan buruh dari berbagai kabupaten di antaranya dari Sidoarjo, Surabaya Gresik, Mojokerto, Jombang, Pasuruan, Malang, Jember dan Lamongan. Mereka berasal dari SPN, FSP LEM, FSP PAREKRAF, GSBI, PPMI, SBSI'92 dan KSPSI.