JawaPos.com - Rektor Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Prof. Nurhasan, buka suara mengenai wacana penutupan sejumlah program studi (prodi) yang dinilai tidak relevan dengan kebutuhan dengan kebutuhan industri.

"Mungkin masih dalam kajian ya. Prodi-prodi itu ada yang sudah link dengan industri, ada yang tidak link dengan industri," tuturnya setelah menghadiri acara wisuda di Graha Unesa Kampus Lidah Wetan, Surabaya, Rabu (29/4).

Prof. Nurhasan menilai relevansi program studi tidak semata dilihat dari serapan lulusan di dunia kerja, tetapi juga kontribusinya dalam mengatasi berbagai persoalan bangsa di beragam bidang.

"Tetapi itu bagian dari persoalan-persoalan bangsa dan negara, (sehingga prodi-prodi) itu juga harus tetap dipertahankan," imbuh guru besar yang pernah menjabat sebagai Ketua Forum Rektor Indonesia (FRI) tersebut.

Oleh karena itu, diperlukan kajian secara mendalam oleh pihak-pihak terkait, untuk memetakan urgensi dari setiap disiplin ilmu (prodi), sebelum rencana ini benar-benar direalisasikan.

"Sehingga nampaknya masih perlu didiskusikan dan dikaji untuk mewacanakan hal itu. Itu kan baru wacana," ucap guru besar di bidang Ilmu Keolahragaan ini, sebelum meninggalkan tempat wisuda.

Sebagai informasi, wacana penutupan prodi mencuat usai pernyataan Sekjen Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), Badri Munir Sukoco di acara Universitas Udayana, Bali pada Sabtu (25/4).

Dalam acara tersebut, ia mengatakan bahwa pemerintah sedang mengevaluasi program studi yang dinilai kurang mampu menjawab tantangan industri serta mendukung target pertumbuhan ekonomi di masa mendatang. 

"Ada beberapa hal yang harus kami eksekusi dalam waktu tidak terlalu lama, terkait dengan prodi-prodi perlu kita pilih, kita pilah, dan kalau perlu ditutup untuk bisa meningkatkan relevansi ini," ujar Badri.

Badri menyoroti adanya kesenjangan antara jumlah lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan tenaga kerja di industri dan pasar, yang dinilai belum seimbang dan menimbulkan persoalan penyerapan kerja.

Secara eksplisit ia mencontohkan adanya kelebihan pasokan lulusan dari program studi ilmu sosial dan keguruan, yang menyebabkan ketidakseimbangan dalam dunia pendidikan tinggi dan pasar kerja.

"Kalau kita cek lagi yang paling gede itu kependidikan. Keguruan kita meluluskan tiap tahun 490.000, sementara lapangan kerja hanya tersedia 20.000. Jadi, 470.000 sisanya akan menjadi pengangguran terdidik," pungkasnya.