Ember Tiris Uang Negara Sudah Diingatkan Soemitro Sejak 1989 dari Bukittinggi

SIDANG Pleno Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) VI di Bukittinggi pada 1989, saya hadir meliput sebagai peliput Harian Semangat (salah satu media lokal di Sumatera Barat pada masa itu). Saat itu, wartawan memburu makalah begawan ekonomi, Sumitro Djojohadikusumo, berjudul “Perkembangan Ekonomi Indonesia Selama Empat Tahap PELITA 1969/1970 - 1988/1989.”

Sidang berlangsung di Gedung Negara Tri Arga. Makalah itu tak pernah didapat, karena habis dibagi kepada peserta. Di kalangan wartawan, beredar informasi bahwa makalah sudah ludes. Hanya reporter dari media Jakarta yang mendapatinya. Itu pun dengan cara membeli dari seseorang. Saya pasti tidak akan membeli, walaupun tersedia. Mahal. Dan, saya tak cukup uang pula. Sudahlah, ini liputan wartawan ekonomi Jakarta, saya anak bawang.

Di dalam ruang sidang, sesak. Di luar sama saja. Ramainya minta ampun. Saya sebagai wartawan lokal, baru pula, tak paham betul isu-isu berat soal ekonomi. Namun, mengerti apa yang didiskusikan kalangan pejabat, sarjana ekonomi dan para wartawan kala itu: Pak Soemitro menyebut kebocoran APBN mencapai 30 persen.

Media dari Jakarta menjadikan pernyataan Soemitro itu sebagai berita utama. Saya lupa, apa yang muncul di Semangat. Tapi, klipingnya masih saya simpan. Sayang, tak ada waktu untuk mencarinya. Seingat saya, apa pun yang muncul dari Sidang Pleno ISEI itu, tak perlu lagi. Puncak isu sudah ada: bocor 30 persen.

Sidang Pleno itu berlangsung sejak Kamis 29 Juni hingga Sabtu 1 Juli 1989. Yang terekam dalam kepala sampai sekarang, pernyataan Soemitro itu didiskusikan luas di dalam dan di luar ruang acara. Makalah ludes sudah. Sebagai peliput, akhirnya saya tidak dapat apa pun, kecuali dari diskusi orang lain di tempat acara.

Wartawan Padang, Masful, merekam pula Sidang Pleno ISEI itu dalam ingatannya. Ia mencatat juga dampak pernyataan profesor itu:

“Sentak ketika itu banyak yang kebakaran jenggot dan Presiden Soeharto mengumpulkan semua menterinya untuk menyikapi pendapat Soemitro tersebut. Pak Harto lewat Komando Ketertiban (Kokantibpus) yang dipimpin Laksamana Soedomo. Tugas itu dilaksanakan Mayjen MY Kenter. Ia melakukan berbagai gebrakan dan menangkap sejumlah oknum yang berhubungan dengan lembaga negara yang mengurus perizinan. Gebrakan Soedomo saat itu menghiasi halaman media massa.”

Yang terjadi bertahun-tahun kemudian, kebocoran terus terjadi. Sekarang pun. Ekspor CPO dan batu bara misalnya. Kedua komoditas itu diekspor ditampung perusahaan cangkang di luar negeri. Ia yang jual, ia yang beli. Harga murah, setengah harga. Baru kemudian dijual ke pembeli sesungguhnya dengan harga pasar dunia.

Praktik ini, kata Presiden Prabowo, berlangsung berpuluh tahun. Maka, kemudian dibentuklah BUMN, PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

Itu salah satu. Belum lagi korupsi. Keuangan negara bocor di mana-mana. Bagai ember tiris. Menetes tanpa diketahui dan dinikmati oleh mereka. Lalu jadi kaya raya.

Ekonom senior Indef, Didin S. Damanhuri, sebagaimana dilansir Tempo menyebut, berdasarkan riset mereka, kebocoran APBN sekarang bukan lagi 30 persen tapi sudah sekitar 40 persen. Jadi dari era 1980-an sampai sekarang, angkanya justru naik, bukan turun. Peringatan Soemitro 40 tahun lalu tidak pernah benar-benar dijawab dengan perbaikan struktural.

Ini sudah diingatkan ayah Prabowo sejak 40 tahun silam. Banyak yang berharap Reformasi 98 akan mengubah segalanya. Malah kian parah. Yang didapat mungkin hanya satu: kebebasan berpendapat. Itu pun banyak kasus sebab, kebebasan dipahami sebebas-bebasnya.

Jika hari ini Presiden Prabowo berdiri di depan DPR, nada bicaranya tak jauh dari apa yang disuarakan ayahnya empat dekade lalu. Dalam Rapat Paripurna DPR pada 20 Mei 2026, Prabowo secara blak-blakan menyinggung adanya backing berseragam hijau dan coklat di balik korupsi pejabat daerah.

“Jangan menyira sekarang engkau jadi bupati, engkau jadi gubernur, kita tidak bisa memonitor dari sini,” katanya. Ia bahkan menyebut teknologi satelit kini bisa memotret pohon per pohon di kebun-kebun luas milik pejabat. “Kau mau nipu bagaimanapun, kita akan ketemu penipuan kau.” Retorika yang keras. Tapi sang ayah sudah lebih dulu mengatakannya, tanpa satelit, tanpa teknologi, hanya dengan data dan keberanian.

Begitulah, saya teringat liputan 37 tahun silam. Rasa-rasanya ini, pertama kali Soemitro bicara soal kebocoran 30 persen. Pada 1993 diulang lagi dalam Kongres ISEI di Surabaya dan beberapa kali sebelumnya. (*)

*) Khairul Jasmi, wartawan dan praktisi media tinggal di Padang

Artikel Terkait