JawaPos.com – Badan Gizi Nasional (BGN) terus melakukan pembenahan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna memastikan penyaluran manfaat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Upaya tersebut dilaporkan langsung jajaran pimpinan BGN dalam rapat koordinasi bersama pimpinan DPR RI dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, pada Senin (29/6).
Wakil Kepala BGN, Trenggono, mengatakan rapat tersebut menjadi forum untuk menyampaikan berbagai langkah pembenahan yang tengah dilakukan BGN, termasuk rencana perbaikan tata kelola program MBG ke depan.
Menurut dia, penataan ulang program MBG bukan pekerjaan mudah mengingat masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu diselesaikan. Namun, dengan dukungan DPR, BGN berkomitmen memastikan penggunaan anggaran negara dalam program tersebut benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.
"Kami akan memastikan setiap rupiah APBN yang digunakan untuk program MBG benar-benar sampai kepada penerima manfaat maupun masyarakat sekitar SPPG untuk menggerakkan perekonomian di daerah," ujar Trenggono melalui akun Instagram pribadinya, diunggah Selasa (30/6).
Ia juga menegaskan bahwa langkah efisiensi atau penghematan anggaran yang dilakukan BGN tidak akan mengurangi kualitas maupun cakupan program MBG. Menurutnya, program tersebut tetap menjadi instrumen penting untuk memperbaiki status gizi anak-anak Indonesia.
Selain pembenahan tata kelola, BGN saat ini juga menggandeng Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) untuk melakukan legal audit terhadap berbagai regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan program.
Tak hanya itu, audit juga dilakukan terhadap data sekitar 63 juta penerima manfaat serta 27.820 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Proses tersebut dilakukan bekerja sama dengan Kementerian Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
Trenggono menjelaskan, pembenahan internal BGN juga mencakup penguatan sumber daya manusia, tata laksana organisasi, hingga penyusunan langkah-langkah pemenuhan gizi bagi masyarakat di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
"Kami juga melaporkan saat ini kami tengah meminta Kejaksaan Agung cq Jamdatun melakukan legal audit atas berbagai regulasi BGN, mengaudit data 63 juta penerima manfaat, serta mengaudit 27.820 SPPG bekerjasama dengan Kemenkeu dan BPKP, pembenahan internal BGN mulai dari SDM, tata laksana organisasi dll. sambil kami menyiapkan langkah-langkah pemenuhan gizi di kawasan 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar)," tulisnya.
Baca Juga: Harga BBM Turun di Sri Lanka Usai Perang AS-Iran Mereda
Menurut dia, berbagai langkah perbaikan tersebut memerlukan komunikasi intensif dengan banyak pihak. Karena itu, dukungan DPR dinilai penting untuk memastikan proses reformasi tata kelola program MBG dapat berjalan optimal.
"Keputusan dalam rangka perbaikan ini mungkin tidak akan menyenangkan semua pihak namun kami berpegang pada pesan Bapak Presiden Prabowo Subianto, saat kita galau mengambil keputusan, maka pikirkan kepentingan yang lebih besar yaitu kepentingan rakyat banyak," tandasnya.