JawaPos.com - Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih menghadapi berbagai tantangan. Mulai dari persoalan distribusi, keterbatasan akses, hingga dukungan operasional menjadi hambatan dalam pemerataan pangan bergizi di daerah terpencil.

Kondisi tersebut membuat pelaksanaan MBG dinilai membutuhkan penanganan yang lebih menyeluruh agar program dapat berjalan optimal dan menjangkau masyarakat secara merata.

Penguatan koordinasi antarpihak, dukungan investasi, serta sistem distribusi yang terintegrasi dianggap menjadi langkah penting dalam mendukung keberlanjutan program.

Situasi itu mendorong lahirnya Asosiasi Pangan Gizi Indonesia Daerah Tertinggal, Terluar dan Terdepan (APGI 3T). Organisasi ini dibentuk untuk membantu memperkuat pelaksanaan MBG, khususnya di kawasan dengan tantangan geografis dan akses yang sulit.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) APGI 3T, Gardian Muhammad, menyatakan pihaknya ingin memastikan program MBG di wilayah terpencil dapat berjalan secara berkelanjutan dan tepat sasaran.

"Fokus utama kami adalah memastikan bahwa Program Makan Bergizi Gratis Wilayah Terpencil tidak hanya berjalan, tetapi juga berkelanjutan, tepat sasaran, dan mampu menjangkau masyarakat di wilayah paling sulit sekalipun," kata Gardian di Jakarta, Selasa (26/5).

Menurut APGI 3T, penerapan MBG di daerah terpencil memerlukan pendekatan berbeda dibandingkan wilayah perkotaan. Perbedaan kondisi geografis, rantai pasok pangan lokal, hingga pengelolaan dapur menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya.

Ketua DPP Partai Perindo itu menuturkan, penguatan dapur MBG dan efisiensi distribusi akan menjadi fokus utama organisasi tersebut. Langkah itu dilakukan agar layanan pangan bergizi dapat menjangkau masyarakat di daerah terpencil secara lebih maksimal.

"Penguatan Dapur MBG, peningkatan efisiensi distribusi, serta konsolidasi investor menjadi prioritas utama ke depan,” ujar Gardian.

Saat ini APGI 3T tercatat memiliki sekitar 1.200 investor yang terlibat dalam pelaksanaan MBG di wilayah terpencil. Meski demikian, kolaborasi lintas sektor dinilai tetap penting untuk menjaga keberlanjutan program di daerah 3T.

"Ke depan, APGI 3T akan memfokuskan langkah pada penguatan dapur MBG sebagai pusat distribusi pangan dan pemberdayaan lokal, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola dapur, hingga penguatan sistem monitoring berbasis data lapangan," tuturnya.

Selain memperkuat sistem distribusi dan pengelolaan dapur, APGI 3T juga mendorong sinergi antara pemerintah, investor, dan pelaku lapangan. Kolaborasi tersebut dinilai penting agar implementasi program MBG di wilayah 3T dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, ia menilai keberhasilan program MBG tidak hanya bergantung pada besarnya skala program, melainkan juga ketepatan strategi pelaksanaan di daerah dengan tantangan akses yang tinggi.

"Karena itu, wilayah 3T perlu menjadi perhatian dalam penguatan sistem pangan dan gizi nasional," pungkasnya.