JawaPos.com–Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto turut mengomentari sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyampaikan permintaan maaf. Menurut dia, seluruh kebijakan presiden harus dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat.

”Partai menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Contohnya kami yang selama ini getol menolak impor beras sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif,” kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Sabtu (3/8) malam.

Hasto menyampaikan, berbagai kebijakan Presiden Jokowi harus dipertanggungjawabkan lebih dahulu.

”Kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat dan itu harus kedepankan, bukan permintaan maaf dulu,” lanjut Hasto.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan permintaan maaf atas kekhilafan memimpin Indonesia, dalam 10 tahun terakhir. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat menghadiri acara zikir dan doa kebangsaan di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (1/8) malam.

Permintaan maaf itu juga disampaikan atas nama Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin. Acara tersebut dihadiri jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju dan tokoh masyarakat.

”Bapak-Ibu sekalian, saudara-saudara sebangsa dan se Tanah Air, dalam kesempatan yang baik ini, di hari pertama bulan kemerdekaan, bulan Agustus, dengan segenap kesungguhan dan kerendahan hati, izinkanlah saya dan Profesor KH Ma'ruf Amin ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan khilaf selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” kata Jokowi.