JawaPos.com - Kinerja Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menjadi sorotan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) disarankan mengganti Ryamizard pada resfulle kabinet jilid III. Alasannya, beberapa kebijakan Menhan dinilai blunder dan berpolemik.

Hal itu terungkap saat diskusi bertema "Dibalik Isu Resuffle Jilid III: Siapa Pantas Diganti?" di bilangan Tebet, Jakarta, Selatan, Selasa (17/1).

Kebijakan yang dinilai berpolemik itu salah satunya soal program bela negara yang materi dan prakteknya cenderung semi-militer. Padahal, Ryamizard sebelumnya meyakini dan menyatakan perang modern tak memakai fisik atau proxy war.

"Makanya, cara berpikirnya agak aneh," kata Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti. Padahal, menurut dia, tujuan dari program bela negara adalah menciptakan generasi cinta tanah air.

Selain itu, sambung Ray, mayoritas anggaran Kemenhan pada APBN 2017 dari total Rp 108 triliun dialokasikan untuk masalah terorisme. Padahal, untuk masalah teroris sudah ada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang fokus mengurusnya. Hal itu dinilai pemborosan anggaran.

Di kesempatan sama Ketua Umum DPP Pemuda Perindra Effendi Syahputra menambahkan, perlu ada dpengaturan jobdesk antara keduanya. Hal itu supaya tidak terjadi tumpang tindih dalam menjalankan tugasnya. "Bingung juga (alokasi penanggulangan teroris). BNPT ada juga di situ," kata dia.

Sementara itu, politikus Golkar, Indra J Piliang, menyesalkan sikap Kemenhan yang tidak memprioritaskan pembelian produk dalam negeri dalam menambah alat utama sistem senjata (alutsista) yang dihasilkan PT Dirgantara Indonesia (DI) maupun PT Pindad.

Dia mempertanykan, proses pembelian senjata yang dari Tiongkok. Bukan dari PT DI. “Bagaimana mungkin punya daya saing kuat di era kompetisi sekarang, ketika uang digunakan beli produk luar negeri. Susah sekali untuk pengusaha lokal,” kata politikus jebolan Fakultas Sastra Universitas Indonesia. (yuz/JPG)