JawaPos.com - Program pembangunan rumah dengan dp nol rupiah mendapat kritikan dari Komisi D DPRD DKI Jakarta. Pasalnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak memiliki segmen pembeli dari program unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu.
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Bestari Barus mempertanyatakan segmentasi yang disasar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait pembangunan hunian vertikal dengan cicilan rumah sebesar Rp 0. Karena untuk Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI sudah mencapai Rp 3,6 juta.
"Segmen yang mau disasar itu apa sih, kalau kalau dibilang orang susah masa bisa sih setor Rp 2,4 juta satu bulan. Orang gaji UMR di Jakarta ini super banyak," kata Bestari saat dihubungi JawaPos.com, Kamis (18/1).
Dia menjelaskan jika sebagian gaji warga Jakarta digunakan untuk membayar cicilan rumah, maka hidup mereka akan terancam. "Sekarang kalau UMP gajinya Rp 3,5 bayar itu Rp 2,4 tinggal berapa gajinya? Tinggal Rp 1,1 juta. Mana bisa hidup. Jadi sebetulnya segmen mana yang mau disasar," kata Bestari.
Politikus Partai NasDem ini pun menilai, sebenarnya target dp nol rupiah yang disasar Pemprov DKI Jakarta adalah kalangan menengah atas. Terlebih lagi menurutnya, pembangunan Rusunami ini terlalu terburu-buru tanpa perencanaan yang matang.
"Berartikan ini penyediaan untuk kelompok menengah. Berarti kan yang bergaji UMR tetap engga bisa dapat. Rusunami saya kira itu perlu pendalamam lagi, kalau menurut saya sih terlalu terburu-buru," ungkapnya.
Lanjut ditambkannya, alangkah baiknya jika Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengikuti sistem yang sudah ada seperti Rusunawa. Dia juga meminta kepada kedua pemimpin ibu kota itu agar tidak malu mengakui bahwa pembangunan Rusunami belum layak dijalankan.
"Jadi kembalikan lagi aja seperti semula. Engga usah malu untuk menyatakan bahwa itu (Rusunami) belum layak dan kembalikan kepada Rusunawa," pungkasnya.