← Beranda
Blak-blakan Membedah Alasan WNI Berobat ke Luar Negeri: Dari Harga, Fasilitas, hingga Regulasi BPJS
Tazkia Royyan HikmatiarJumat, 22 Agustus 2025 | 17.00 WIB
Merry Khristianti (kiri) mencoba area kemoterapi di Ciputra Comprehensive Cancer Center di Ciputra Hospital, (12/7). Area tersebut dilengkapi berbagai fasilitas untuk penanganan kanker.

JawaPos.com - Meningkatnya tren warga Indonesia berobat ke luar negeri, terutama ke negara tetangga, menjadi alarm bagi dunia kesehatan nasional. Meski fenomena ini tak selalu berarti pelayanan medis dalam negeri buruk, evaluasi tetap diperlukan.

Wakil Ketua I Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PP PAPDI) Sukamto Koesnoe, mengatakan ada banyak faktor dari sekadar pelayanan, yang akhirnya membuat warga Indonesia memilih berobat ke luar negeri.

Mulai dari biaya yang lebih murah, antrean yang mengular, hingga jumlah pasien yang diobati dalam satu rumah sakit. "Itu saya kira one stop service, persoalan yang memang harus diselesaikan oleh manajemen rumah sakit," ujarnya kepada JawaPos.com, Rabu (13/8).

Namun begitu, ia mengaku tak merasa keberatan dengan banyaknya warga negara Indonesia (WNI) yang melancong ke luar negeri untuk berobat. Alasannya sederhana. Selama ini rumah sakit tak pernah 'sepi' pasien.

"Sebetulnya buat kami, kami kan masih kewalahan, (artinya) kita tidak kekurangan pasien. Jadi doa saya itu malah kalau ada ya Allah jangan banyak-banyak pasien, supaya kita bisa komunikasi lebih banyak (sehingga pelayanan menjadi maksimal)," imbuhnya.

Ketua Satgas Imunisasi Dewasa Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia itu juga mengimbau agar WNI tak lagi lari ke RS luar negeri. Ia menganjurkan agar pemerintah perlu membuat regulasi yang menguntungkan, sehingga alat atau teknologi kesehatan lebih mudah dan murah didapatkan.

"Seperti contoh barang yang dianggap pajaknya terlalu tinggi, sehingga unit cost-nya menjadi lebih mahal. Kenapa kalau di Penang, misalnya di Malaysia, itu pemeriksaan laboratorium bisa lebih murah, dan seterusnya, ya kan berhubungan dengan itu," serunya.

Wakil Ketua I Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PP PAPDI) Sukamto Koesnoe.
Wakil Ketua I Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PP PAPDI) Sukamto Koesnoe.

Senada, Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jawa Timur, Sutrisno, menegaskan, fenomena maraknya WNI berobat ke luar negeri tidak mencerminkan bahwa pelayanan kesehatan di Indonesia buruk. 


"Kalau lingkungan kesehatan di Indonesia disamakan dengan luar negeri, kualitas SDM, dalam artian dokter dan Nakes (tenaga kesehatan) kita tidak kalah dengan yang ada di luar negeri, saya berani menjamin," ujar Sutrisno.


Pria berkumis ini menegaskan lingkungan kesehatan yang ia maksud adalah dari segi kelengkapan dan kecanggihan peralatan, fasilitas rumah sakit dalam negeri, sistem, hingga kesejahteraan para tenaga kesehatan.

"Kesejahteraan saya sebut terakhir, tetapi sebenarnya ini pangkal semua masalah. Itu kalau disamakan mirip mereka (RS luar negeri), saya tegas saja menjamin kualitas dokter-dokter di Indonesia tidak kalah," sambungnya saat dihubungi JawaPos.com, Rabu (15/8).

Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi ini menyoroti sistem BPJS Kesehatan di Indonesia. Ia mencontohkan, pasien kaya datang ke rumah sakit tipe A menggunakan BPJS. Ada pembatasan tindakan medis, sekalipun si pasien rutin membayar iuran setiap bulannya.

Akibatnya, banyak hal-hal yang secara keilmuan penting dilakukan, tidak bisa terlaksana karena plafon klaim BPJS. Sementara jika pasien datang ke Penang, Malaysia dan mengatakan "I will pay all from my pocket", maka rumah sakit tersebut memberikan pelayanan terbaik.

"Makanya itu tidak bisa dipandang hanya Indonesia ke luar negeri saja. Banyak sekali orang-orang Indonesia yang berobat ke Penang, ke Singapura, begitu uangnya habis, dia kembali ke Indonesia menggunakan BPJS. Coba Anda pikirkan, harus adil melihatnya," seru Sutrisno.

Oleh karena itu, ia berharap pemerintah membuat regulasi yang memungkinkan BPJS Kesehatan memberi peluang seluas-luasnya bagi rumah sakit dan fasilitas kesehatan melayani pasien di luar plafon. Dengan begitu, kualitas layanan dapat maksimal.

Klaim BPJS Kesehatan juga harus ditingkatkan. Sebab saat ini hanya meng-cover layanan dasar dengan kualitas standar. Kalau klaimnya dibuat lebih bagus, rumah sakit memiliki kelonggaran untuk memberikan layanan primer.


"Jangan memaksakan semua jenis penyakit di-cover BPJS, karena bagaimana bisa memberikan ring jantung bagus dengan harga murah? bagaimana kemoterapi bagus dengan harga murah? saya kira hukum ekonomi itu berlaku di mana saja," pungkas Sutrisno.


Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jawa Timur, Sutrisno.
Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jawa Timur, Sutrisno.

(*)

Artikel ini merupakan seri ketiga dari lima tulisan Liputan Khusus JawaPos.com yang membahas tantangan ekosistem kesehatan Indonesia untuk mengantisipasi maraknya pasien dalam negeri yang berobat ke luar negeri.

Selanjutnya, apa yang sebenarnya ditawarkan rumah sakit luar negeri sehingga pasien Indonesia memilih berobat disana? Simak wawancara dengan Institut Jantung Negara (IJN) Malaysia di Topik Khusus JawaPos.com


Tentang penulis:

Mengawali karier sebagai wartawan politik dan metropolitan di JawaPos.com sejak 2022. Lulusan Sastra Indonesia di Universitas Ahmad Dahlan dan Lulusan Pers Mahasiswa Poros ini sekarang meliput di desk Kesehatan dan sebagai SEO Writer.

Lulusan Ilmu Komunikasi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya tahun 2019. Sejak mahasiswa, sudah aktif di dunia broadcasting. Mengawali karier sebagai wartawan pada 2018 di Humas Kampus. Saat ini, fokus menggarap isu politik dan kota Surabaya di JawaPos.com.

EDITOR: Hendra