JawaPos.com - Sebanyak 1.000 massa yang tergabung dalam BEM Universitas Indonesia (UI) bersama aliansi mahasiswa akan menggelar aksi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Selasa (18/8).
Aksi demonstrasi yang digelar sehari pasca-peringatan HUT ke-81 RI ini membawa seruan utama "Mari Rebut Kemerdekaan."
Ketua BEM UI, Yatalathof Ma'shum Imawan, menuturkan bahwa unjuk rasa ini digelar karena kemerdekaan hakiki dinilai belum dirasakan rakyat dan pihak penguasa enggan mendengar aspirasi publik.
"1.000 massa akan hadir. Karena kemerdekaan belum benar-benar terjadi dan penguasa tidak ingin mendengar," ujarnya kepada JawaPos.com, Selasa (18/8).
Baca Juga: Pengacara Klaim Langkah Praperadilan Febrie Adriansyah sebagai Upaya Penghormatan Hukum
Athof juga mengungkapkan alasan memilih demo di kawasan Bundaran HI dibandingkan gedung DPR RI. Menurutnya, DPR RI saat ini tidak berfungai mengawasi Pemerintah.
"Justru kenapa harus DPR? Dengan kondisi mereka tidak berfungsi," tegas Athof.
Pertanyakan Makna Kemerdekaan dan Sentil Pemerintah
Mengusung tagar #MerebutKemerdekaan, massa akan mengepung jantung ibu kota untuk mempertanyakan esensi perayaan kemerdekaan di tengah krisis kedaulatan, ekonomi, dan keadilan hukum.
Aksi damai ini dipicu oleh kegelisahan aliansi mahasiswa terhadap tata kelola pemerintahan yang dinilai kian melenceng dari cita-cita awal pendirian republik.
Athof juga menyoroti kontradiksi antara seremoni tahunan negara dengan realitas kesejahteraan rakyat saat ini. Ia menegaskan, Republik Indonesia didirikan untuk menegaskan bahwa negara merupakan milik seluruh rakyat. Bukan penguasa ataupun pengusaha.
"Delapan puluh satu tahun lalu, para pendiri bangsa memproklamasikan kemerdekaan dan memilih jalan republik: negara yang bukan milik penguasa, bukan milik pengusaha, melainkan milik seluruh rakyat," katanya.
Namun, kata Athof, kondisi saat ini membuat masyarakat kembali mempertanyakan esensi dari kemerdekaan.
"Hari ini, sehari setelah seremoni kenegaraan itu digelar, kami turun ke jalan bukan untuk merayakan, tapi untuk bertanya dengan lantang: kemerdekaan macam apa yang sedang kita rayakan?," katanya.
Baca Juga: Honda Super-ONE Mahal, Apa yang Sebenarnya Dibayar Konsumen? Ini Lawan dari China
Ia menegaskan, kondisi sosial-politik Indonesia saat ini mengalami krisis kedaulatan yang nyata, mulai dari perjanjian dagang yang tunduk pada asing hingga pembungkaman suara kritis sipil.
"Pemerintahan Prabowo-Gibran telah menunjukkan wajah kekuasaan yang gemar berpidato tentang kedaulatan, tapi lupa menegakkannya. Republik yang dijanjikan berdaulat, adil, dan makmur, kini justru direduksi jadi slogan tahunan tanpa substansi," sambungnya.
Bawa 8 Tuntutan Utama dan Mobilisasi Massa Luas
Dalam pergerakan ini, BEM UI bersama aliansi sipil merumuskan delapan tuntutan mendesak yang ditujukan langsung kepada rezim pemerintahan:
1. Hentikan penjajahan negara atas rakyat sendiri.
2. Hentikan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
3. Wujudkan reforma agraria sejati.
4. Turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM.
5. Evaluasi total PSN serta hentikan MBG dan KDMP.
6. Hentikan pemusatan kekuasaan, pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD), dan kembalikan otonomi daerah.
7. Tetapkan status bencana nasional untuk daerah Sumatra dan Flores serta percepat pemulihan wilayah terdampak bencana.
8. Hentikan represifitas dan intervensi TNI-Polri dalam ruang sipil serta bubarkan YON TP.
Baca Juga: Demo BEM UI di Bundaran HI, Tuding Kedaulatan Rakyat Cuma Slogan Prabowo-Gibran
Skala aksi yang cukup besar di kawasan Jakarta Pusat ini menggalang konsolidasi lintas kampus dan kelompok masyarakat. Narahubung BEM UI, Ridho, membenarkan keterlibatan puluhan elemen gabungan dalam aksi tersebut.
"Benar, BEM UI bersama dengan 15 BEM Fakultas se-UI dan 25 organisasi aliansi lainnya akan turun aksi di Bundaran HI," ungkap Ridho saat dikonfirmasi.