Elon Musk Sebut Pemerintah AS Bisa Jadi Dalang di Balik Pembatasan Kecepatan Drone Ukraina

JawaPos.com - Elon Musk menyebut pemerintah Amerika Serikat (AS) mungkin bertanggung jawab atas pembatasan kecepatan yang mengganggu konektivitas sistem satelit untuk operasi militer Ukraina.

Gangguan tersebut membatasi kemampuan Kyiv mengoperasikan drone ketika Rusia meningkatkan serangan, sekaligus memperuncing ketegangan antara Ukraina dan Washington. Persoalan ini menyoroti besarnya pengaruh kendali atas teknologi komunikasi terhadap kemampuan pertahanan sebuah negara.

Dilansir dari BBC, Jumat (16/10/2026), pembatasan yang diberlakukan pada Selasa malam membuat perangkat yang bergerak lebih cepat dari 160 kilometer per jam kehilangan koneksi. Ukraina mengandalkan jaringan satelit SpaceX untuk memandu drone menuju sasaran Rusia sekaligus mengoperasikan drone pencegat guna menghadang serangan udara. Akibatnya, gangguan tersebut menghambat misi ofensif maupun defensif di medan perang.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berharap gangguan itu hanya kesalahan teknis. "Saya berharap ini adalah kesalahan, mungkin masalah teknis yang besar. Saya tidak tahu, tetapi kami meminta agar layanan itu diaktifkan kembali," ujarnya kepada media Inggris.

Pada Rabu malam, mantan Menteri Pertahanan Ukraina Mykhailo Fedorov mengatakan konektivitas telah pulih sebagian. Dia menegaskan penghapusan batas kecepatan Starshield sepenuhnya penting bagi pertahanan Ukraina, sekaligus berterima kasih kepada Musk dan meminta dukungan berkelanjutan.

Menanggapi permintaan tersebut di platform X, Musk menegaskan bahwa kendali atas Starshield berada pada pemerintah AS.

"Sistem Starshield dimiliki dan dikendalikan oleh pemerintah AS. Setiap pembatasan kecepatan atau penggunaan diputuskan oleh militer AS dan pada akhirnya presiden," tulisnya.

Dia membedakan Starshield dari Starlink, layanan komersial SpaceX, dengan menyatakan bahwa Starlink diperuntukkan bagi kegiatan sipil atau pertahanan dan tidak boleh digunakan untuk operasi militer ofensif karena dinilainya tidak pantas bagi perusahaan komersial.

Laporan Reuters pada Kamis (15/10) memberikan petunjuk lebih lanjut mengenai asal pembatasan. Mengutip dua pejabat AS dan seorang pejabat Barat yang mengetahui persoalan tersebut, Reuters melaporkan instruksi untuk membatasi Starshield berasal dari lingkungan Gedung Putih.

Namun, sumber-sumber itu tidak mengungkap siapa yang mengambil keputusan maupun pihak yang menjalankannya.

Seorang pejabat senior AS mengatakan, "Presiden tidak pernah mengajukan permintaan seperti itu." Pemerintah AS belum memberikan penjelasan resmi kepada BBC.

Waktu pemberlakuan pembatasan memicu kecurigaan pejabat Ukraina. Penasihat Zelensky, Serhiy Beskrestnov, menilai gangguan itu berkaitan dengan situasi politik.

"Jelas bahwa tindakan ini bukan suatu kebetulan dan berkaitan dengan situasi politik saat ini," tulisnya di Telegram.

Dugaan tersebut muncul ketika hubungan Kyiv dan Washington memburuk akibat desakan Presiden Donald Trump agar Ukraina menghentikan serangan terhadap fasilitas energi Rusia.

Ketegangan itu berlangsung bersamaan dengan serangan besar Rusia terhadap Kyiv dan fasilitas komunikasi serta energi yang digunakan militer Ukraina. Zelensky menyebutnya sebagai salah satu serangan terbesar Rusia.

Meski sejumlah besar drone berhasil ditembak jatuh, beberapa serangan tetap mengenai sasaran. Sedikitnya 600.000 orang kehilangan pasokan listrik, sementara warga melaporkan tidak menerima peringatan sebelum drone menyerang. Pada Kamis dini hari, serangan Rusia di wilayah Dnipropetrovsk menewaskan dua orang, menurut gubernur setempat.

Zelensky juga mengatakan Washington mengancam membatasi berbagi intelijen jika Kyiv tidak menyetujui gencatan senjata energi yang diusulkan Trump. Trump membantah tuduhan tersebut. Perselisihan semakin tajam setelah AS membuat kesepakatan impor 300.000 ton diesel Rusia.

Ketika ditanya jurnalis Inggris Piers Morgan apakah dia merasa dikhianati, Zelensky menjawab, "Benar, tetapi persoalannya sedikit lebih rumit daripada sekadar emosi atau perasaan saya."

Di tengah perselisihan itu, Musk kembali menyerukan pergantian kepemimpinan Ukraina melalui X.

"Sudah waktunya Zelensky pergi," tulisnya pada Rabu malam, setelah sebelumnya menyetujui pernyataan Trump bahwa Ukraina perlu memiliki presiden baru. Namun, Ukraina berada di bawah darurat militer sejak invasi Rusia pada 2022, sehingga pemilu ditangguhkan.

Sementara itu, dalam kunjungannya ke London, Zelensky bertemu Raja Charles dan mendapat dukungan Inggris melalui percepatan pengiriman rudal multiguna ringan yang digunakan untuk menjatuhkan drone Rusia. Perdana Menteri Inggris Andy Burnham menyatakan, "Kami mendukung Anda dan itu tidak akan berubah."

Di luar bantuan persenjataan, gangguan Starshield memperlihatkan risiko strategis ketika kemampuan militer bergantung pada infrastruktur teknologi yang akses dan penggunaannya dapat dipengaruhi keputusan pemerintah asing. Bagi Ukraina, kepastian konektivitas kini berkaitan langsung dengan kemampuan menghadapi serangan Rusia.

Artikel Terkait