JawaPos.com - Presiden Rusia Vladimir Putin mengunjungi Pulau Iturup, salah satu wilayah yang disengketakan Jepang dan Rusia, pada Kamis (13/8). Tokyo langsung melayangkan protes keras dan menyebut kunjungan tersebut "sama sekali tidak dapat diterima".
Seperti dilansir Kyodo, Jumat (14/8), kunjungan itu menjadi yang pertama bagi Putin selama menjabat sebagai presiden ke rangkaian pulau yang berada di lepas pantai Hokkaido dan diklaim Jepang.
Kepulauan tersebut dikenal di Jepang sebagai Wilayah Utara dan di Rusia sebagai Kuril Selatan. Sengketa atas Iturup, Kunashiri, Shikotan, dan kelompok pulau kecil Habomai telah berlangsung selama puluhan tahun.
Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menegaskan bahwa Wilayah Utara merupakan bagian tak terpisahkan dari Jepang, baik berdasarkan sejarah maupun hukum internasional.
"Kunjungan presiden Rusia yang sedang menjabat tidak sesuai dengan posisi konsisten Jepang" mengenai kepulauan tersebut, kata Takaichi kepada wartawan di Tokyo.
Pemerintah Jepang kemudian memanggil Duta Besar Rusia untuk Jepang Nikolay Nozdrev dan menyampaikan protes keras. Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi mengatakan dirinya meminta Nozdrev meneruskan keberatan Tokyo kepada pemerintah Rusia.
Nozdrev menyatakan dirinya tidak akan memberikan komentar.
Jepang menyatakan Uni Soviet merebut kepulauan tersebut secara ilegal tidak lama setelah Jepang menyerah dalam Perang Dunia II. Rusia sebaliknya mempertahankan bahwa pengambilalihan wilayah tersebut sah.
Menurut pemerintah Rusia, Putin dalam kunjungannya mendatangi pabrik pengolahan ikan, rumah sakit, dan sekolah. Ia juga bertemu dengan warga setempat.
Kunjungan tersebut dilakukan hampir empat setengah tahun setelah Rusia melancarkan invasi besar-besaran ke Ukraina. Langkah Putin dinilai menunjukkan bahwa Moskow tidak akan memberikan konsesi wilayah, termasuk kepada Jepang yang selama ini menuntut pengembalian kepulauan tersebut.
Sengketa Wilayah Utara menjadi salah satu alasan Jepang dan Rusia belum menandatangani perjanjian damai secara resmi setelah Perang Dunia II.
Pada masa pemerintahan mantan Perdana Menteri Shinzo Abe, Jepang sempat berupaya memperbaiki hubungan dengan Rusia untuk mencari jalan keluar atas sengketa tersebut. Abe bertemu Putin sebanyak 27 kali selama menjabat hingga 2020.
Kedua pemimpin pada 2018 sepakat meningkatkan perundingan perjanjian damai berdasarkan deklarasi bersama Jepang-Uni Soviet 1956. Dokumen tersebut memuat rencana penyerahan dua wilayah yang lebih kecil, yakni Shikotan dan kelompok pulau Habomai, setelah perjanjian damai ditandatangani.
Namun, perundingan terhenti setelah Rusia menginvasi Ukraina pada 2022. Peluang untuk kembali memulai pembicaraan kini semakin kecil setelah Jepang bersama Amerika Serikat dan sejumlah negara lain menjatuhkan sanksi terhadap Rusia.
Takaichi mengatakan kunjungan Putin telah semakin memperkuat sentimen anti-Rusia di Jepang dan membuat pemulihan hubungan kedua negara dalam jangka menengah hingga panjang menjadi lebih sulit. Ia juga meminta Rusia memahami seriusnya situasi tersebut.
Terkait rencana menghidupkan kembali kunjungan mantan warga Jepang ke kepulauan sengketa untuk berziarah ke makam keluarga, Takaichi mengatakan pemerintah akan "mempertimbangkan dengan hati-hati" langkah selanjutnya setelah kunjungan Putin.
Sehari sebelumnya, saat memantau latihan Armada Pasifik Rusia di Sakhalin, Putin kembali menegaskan bahwa kepulauan tersebut menjadi wilayah Rusia sebagai hasil Perang Dunia II. Ia juga menyebut sanksi Jepang terhadap Rusia terkait konflik Ukraina sebagai tindakan "tidak beralasan" dan menyatakan Jepang sebagai ancaman.
Kunjungan ke Iturup tersebut merupakan yang pertama bagi Putin sebagai presiden maupun saat menjabat sebagai perdana menteri pada 2008 hingga 2012. Sebelumnya, Presiden Rusia Dmitry Medvedev menjadi kepala negara Rusia pertama yang mengunjungi kepulauan sengketa tersebut ketika datang ke Kunashiri pada 2010.